Triwulan II-2017, KSSK sebut sistem keuangan RI dalam kondisi stabil
Meski demikian, ada beberapa potensi risiko, baik dari sisi eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, seperti kenaikan Fed Fund Rate dan pengurangan besaran neraca bank sentral Amerika Serikat, ketidakpastian arah kebijakan fiskal AS, serta tekanan harga komoditas.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyelenggarakan rapat berkala dalam rangka koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian terhadap perkembangan moneter, fiskal, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar modal, pasar Surat Berharga Negara (SBN), perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan penjamin simpanan, KSSK menyimpulkan stabilitas sistem keuangan triwulan II-2017 dalam kondisi normal.
-
Siapa yang dikabarkan sebagai calon Menteri Keuangan di pemerintahan Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
"Secara umum sektor keuangan dalam posisi normal. Kita melakukan report dari keseluruhan sektor keuangan, dari sisi makro prudensial, dari sisi fiskal, dan bagaimana interaksi mereka. Jadi hal yang sifatnya positif adalah ekonomi tetap berjalan baik," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Jumat (28/7).
Meski demikian, ada beberapa potensi risiko, baik dari sisi eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, seperti kenaikan Fed Fund Rate dan pengurangan besaran neraca bank sentral Amerika Serikat, ketidakpastian arah kebijakan fiskal AS, tekanan harga komoditas terutama minyak mentah dan dinamika geopolitik global dan regional.
Sementara di sisi domestik, seperti industri ritel yang melemah, dampak penyesuaian harga listrik 900 VA, serta pertumbuhan kredit dan risiko kredit yang masih perlu menjadi perhatian. Dengan demikian kementerian dan lembaga terkait harus terus berkoordinasi dalam memelihara stabilitas sistem keuangan.
"Kondisi sektor keuangan dalam posisi normal stabil, namun kita tetap waspada terhadap faktor dari luar maupun dari dalam," imbuhnya.
Baca juga:
Redenominasi ditunda, Sri Mulyani tak takut kehilangan momentum
DPR tolak dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur Jokowi
Perkuat tupoksi Kemenkeu, Sri Mulyani lantik 2 pejabat baru eselon I
Jokowi heran pasar syariah kecil meski penduduk muslim RI terbesar
Kenaikan cukai rokok tak turunkan produksi, justru timbulkan PHK