Usai 1998, banyak aset tak bersertifikat termasuk Istana Negara
Istana Negara yang menjadi perkantoran Presiden RI pun pada waktu itu belum memiliki sertifikat pada saat dibangun. Sehingga, pemerintah harus berupaya keras agar aset-aset negara bisa diambil alih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa mengumpulkan aset negara setelah krisis keuangan tidaklah mudah. Bahkan, dalam membangun suatu gedung pemerintahan, diperlukan usaha yang keras.
Dia menceritakan, pada saat dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 2005-2009, pihaknya harus mengerahkan segala upaya untuk mengambil alih lahan yang akan dijadikan gedung perkantoran Kementerian Keuangan.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di era Soekarno? Dalam buku berjudul 'Jakarta 1950-1970', seorang dokter bernama Firman Lubis mengutarakan kondisi ekonomi Indonesia saat itu amat kacau. "Inflasi melangit dan menyebabkan nilai rupiah merosot tajam dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai gambaran, ongkos naik bus umum yang pada tahun 1962 masih Rp1 berubah menjadi Rp1000 pada tahun 65,"
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Apa yang terjadi pada nilai tukar rupiah ketika Indonesia mengalami hiperinflasi di tahun 1963-1965? Di tahun 1963 hingga Soekarno lengser sebagai Presiden tahun 1965, Indonesia mengalami hiperinflasi sebesar 635 persen dengan nilai tukar rupiah saat itu berkisar Rp11 per USD1.
-
Bagaimana Pejuang Rupiah bisa menghadapi tantangan ekonomi? "Tidak masalah jika kamu bekerja sampai punggungmu retak selama itu sepadan! Kerja keras terbayar dan selalu meninggalkan kesan abadi."
-
Apa yang Sri Mulyani tunjukkan kepada cucunya? Sri Mulyani juga memperlihatkan pekerjaannya kepada cucu yang lebih besar.
"Waktu itu saat kita membangun komplek ini masih banyak preman. Untuk membersihkan dan mendapatkan gedung ini supaya bisa dibangun, kita minta sama panglima siliwangi, kodam siliwangi untuk bisa dibersihkan. Sehingga ini aset diambil alih kemudian kita bangun gedungnya," kata Sri di Jakarta, Rabu (30/11).
Bahkan, Istana Negara yang menjadi perkantoran Presiden RI pun pada waktu itu belum memiliki sertifikat pada saat dibangun. Sehingga, pemerintah harus berupaya keras agar aset-aset negara bisa diambil alih.
"Hari ini banyak masyarakat taken for granted tentang masalah itu. Gedung yang didiami Presiden itu tidak ada sertifikatnya. Jadi bisa saja cucunya Daendels mengklaim itu. Bahaya itu," imbuhnya.
Dengan demikian, dia meminta agar masyarakat dan pemerintah saat ini bisa saling bekerja sama dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Mengingat, perjuangan pemerintah terdahulu dalam memajukan negara sudah sangat besar.
"Sekarang kita bisa menganggap itu sesuatu yang lucu. Tapi dulu itu menggambarkan bagaimana kita mau menata republik ini meski untuk hal dasar itu belum terbangun," pungkas Sri.
Baca juga:
Cerita Sri Mulyani bangun perekonomian Indonesia paska krisis 1998
Sri Mulyani: Tebusan Tax Amnesty Rp 98,4 triliun, masih sedikit
Sri Mulyani blak-blakan soal penerimaan pajak RI terus merosot
Kasus suap pajak, Sri Mulyani buka akses luas pada KPK
Gaya Sri Mulyani ikut Mannequin Challenge bersama ratusan mahasiswa
Sri Mulyani: Kelola negara sama seperti kelola rumah tangga
Menkeu lantik 2 pejabat pajak baru, harap bisa perbaiki citra DJP