Usai dana haji, pemerintah kelola uang sedekah untuk pembangunan
Pemerintah berencana mengelola uang sedekah dari para dermawan (filantrop) untuk pendanaan pembangunan. Melalui skema ini diharapkan mempercepat dan memastikan penyelesaian program pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan tercapai pada 2030. Nantinya filantropi tidak hanya terkait dengan orang kaya saja.
Pemerintah berencana mengelola dana sedekah dari para dermawan (filantrop) untuk pendanaan pembangunan. Melalui skema ini diharapkan mempercepat dan memastikan penyelesaian program pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan tercapai pada 2030.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan pemerintah akan menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Presiden Jokowi akan menandatanganinya pada 2 Agustus nanti.
"Artinya sangat mungkin kita sudah menyediakan anggaran, menyediakan semua mekanisme pendukung tapi kemudian ada hambatan dalam pelaksanaan. Jadi kehadiran filantropi ini kita harapkan bisa menutup bila terjadi hambatan. Kalau pemerintah tidak ada hambatan, filantropi ini justru bisa mempercepat," ungkapnya di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (31/7).
"Saya yakin banyak yang bisa dilakukan oleh filantropi. Apakah itu kegiatan sosial, apakah melalui skema pembiayaan wirausaha," tambahnya.
Mantan menteri keuangan ini menegaskan nantinya filantropi tidak hanya terkait dengan orang kaya saja. "Filantropi ini bukan hanya orang kaya, bisa orang biasa-biasa saja, organisasi yang biasa-biasa saja tapi mereka bisa memobilisasi dana masyarakat dan memberi kontribusi di dalam pembangunan," tandasnya.
Seperti diketahui, Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini merupakan komitmen pemerintah untuk menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGS) yang telah disepakati secara global seluruh negara anggota PBB pada September 2015.
TPB/SDGs bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta melaksanakan pembangunan yang inklusif dengan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Kapan Danau Setu Patok dibangun? Adapun menurut sejarah, Setu Patok merupakan danau buatan dari yang sebelumnya merupakan leuwi atau bagian dari sungai.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Siapa yang berperan dalam pengembangan jaringan pelayaran dan perdagangan Banggai? Dilansir dari Kemdikbud.go.id, pelayaran dan perdagangan Banggai yang telah berlangsung pada masa sebelum abad ke-19 ini merupakan faktor penting dalam menggerakkan jalur-jalur yang menghubungkan sejumlah pelabuhan dan membentuk dinamika di kawasan timur Sulawesi. Para pedagang dan pendatang dari Bugis, Buton, Gorontalo, Mandar, Bajo, China, dan Arab berperan besar dalam pengembangan jaringan pelayaran dan perdagangan Banggai.
-
Gimana konstruksi jembatan Panyindangan dibangun? Melansir dari laman Pemkab Sumedang, jembatan ini menggunakan teknologi “judesa” untuk memperkokoh strukturnya. Judesa memiliki desain khas berupa sistem lantai, batang yang menggantung serta kabel baja sebagai pengikatnya.
Baca juga:
2019, Jokowi targetkan angka kemiskinan turun di kisaran 8 persen
Bos Bappenas: Dana haji bukan dibelanjakan, tapi diinvestasikan
Jadi pusat keuangan syariah dunia, RI harus belajar dari UEA
Bos Bappenas janji kurangi tingkat kemiskinan anak
BPS catat anak miskin terbanyak berada di Pulau Jawa
Meski ditolak, Bappenas ngotot lanjutkan kajian pemindahan Ibu Kota
Anggaran 2017 disunat, kinerja K/L diminta anggota DPR tak turun