Utang luar negeri Rp 3.500 T, BI khawatir krisis 1998 terulang
Bank Indonesia bakal mengeluarkan aturan utang luar negeri bagi korporasi pada awal November 2014.
Berdasarkan catatan Bank Indonesia, utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus 2014 menembus USD 290,4 miliar setara Rp 5.517 triliun. Utang luar negeri tumbuh 11,2 persen dibandingkan dengan posisi Agustus 2013.
Posisi ULN pada akhir Agustus 2014 tersebut terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD 134,2 miliar atau 46,2 persen dari total ULN Indonesia. Sedangkan ULN sektor swasta mencapai USD 156,2 miliar atau 53,8 persen dari total ULN.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Siapa yang dikabarkan mengalami kesulitan keuangan? Meskipun kabar suami Zaskia Gotik yang sedang mengalami kesulitan keuangan, rumah tangga mereka dengan Sirajuddin semakin harmonis.
-
Kenapa Presiden Sukarno merasa kesulitan keuangan? "Adakah seorang kepala negara lain yang melarat seperti aku hingga sering meminjam uang dari ajudan?' kata Sukarno. "Dalam hal keuangan aku tidak mencapai banyak kemajuan sejak zaman Bandung," tambahnya.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Kenapa penting untuk membuat anggaran yang ketat dalam menghadapi potensi krisis ekonomi? Mulailah dengan membuat anggaran yang sangat rinci untuk memantau pendapatan dan pengeluaran secara teratur. Identifikasi area di mana Anda dapat mengurangi biaya, seperti langganan yang tidak perlu atau pengeluaran makan di luar.
Melihat kondisi utang luar negeri yang terus tumbuh, Bank Indonesia bakal mengeluarkan aturan utang luar negeri bagi korporasi pada awal November 2014. BI telah mensosialisasikan aturan tersebut kepada pada Chief Executive Officer (CEO) korporasi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN korporasi nonbank.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan sektor korporasi harus mulai mengelola utangnya dengan baik, karena jika tidak, maka Indonesia bisa kembali mengalami krisis.
"Kita tidak ingin situasi tahun 1997 dan 1998 terulang, saat itu bahkan kita dianggap tidak tahu utang di sektor mana saja, kita tidak tahu currencynya dan akhirnya krisis," ujar Agus dalam acara Pertemuan CEO dan Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia di Gedung BI, Jakarta, Kamis (30/10).
Agus menegaskan, pada dasarnya BI tidak melarang perusahaan korporasi untuk melakukan utang. Namun dia mengimbau sektor korporasi dapat mengelola utangnya dengan baik.
"Sebenarnya utang itu tidak masalah selama korporasi bisa mengelolanya dengan baik. Utang tidak apa-apa, tapi harus sehat, ini tanggung jawab kita semua," kata dia.
Dalam PBI tersebut nantinya setiap korporasi diwajibkan untuk menyiapkan dana valas sebelum jatuh tempo utangnya. Penyediaan dana tersebut direncanakan minimal 60 hari sebelum jatuh tempo. BI menyoroti ULN korporasi lantaran potensi currency missmatch menjadi salah satu pemicu risiko default. Pasalnya, jika itu terjadi, maka stabilitas sistem keuangan dapat terganggu.
(mdk/noe)