Utang masih jadi andalan tambal APBN dan biayai infrastruktur
Utang akan difokuskan untuk pembiayaan infrastruktur serta menambal defisit APBN akibat kurangnya penerimaan negara.
Kementerian Keuangan memastikan tahun depan akan tetap mencari utang luar negeri maupun domestik, buat memenuhi kebutuhan anggaran. Tahun ini saja pemerintah sudah menambah utang baru senilai Rp 232,7 triliun. Kebijakan ini diambil buat menutupi defisit anggaran sebesar Rp 224,2 triliun atau 2,38 persen dari Produk Domestik Bruto.
Utang akan difokuskan untuk pembiayaan infrastruktur serta menambal defisit APBN akibat kurangnya penerimaan negara.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa itu UTBK? UTBK adalah ujian atau tes yang bisa Anda ambil untuk masuk ke perguruan tinggi pilihan. UTBK adalah singkatan dari Ujian Tulis Berbasis Komputer, yang berarti Anda akan menggunakan perangkat komputer selama ujian, dan bukan dengan pensil serta lembar jawaban.
"Kalau pinjaman proyek itu untuk bangun negeri, jembatan, bandara, alutsista. Sedangkan Surat Berharga Negara (SBN), betul-betul saya terbitkan karena kekurangan penerimaan kekurangan uang. Itu lazim di banyak negara," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan di kantornya, Jakarta, Senin (30/12).
Robert memastikan, SBN merupakan otoritas pemerintah, jika memang pengeluaran APBN perlu ditambal. Sedangkan pinjaman proyek, terutama infrastruktur, dijamin selalu dibicarakan dulu dengan pemangku kepentingan sebelum dicari.
Berdasarkan rencana Ditjen Pengelolaan Utang, pada semester I 2014, akan diterbitkan kembali global bond, regular bond, lelang Surat Utang Negara (SUN) reguler, serta private placement.
"Untuk semester II, kita terbitkan nanti satu sukuk ritel, satu ORI," ungkapnya.
Terkait banyaknya jenis SBN diterbitkan pada enam bulan pertama 2014, Robert mengaku sudah berdasarkan perhitungan. Diakuinya, banyak kebutuhan pada periode itu. Kendati demikian, kemenkeu memastikan sumber pembiayaan bakal tetap berimbang, baik dari utang maupun non-utang.
"Jadi kalau lihat pembiayaan itu gak semuanya utang, ada Penyertaan Modal Negara," ujarnya.
Sebelumnya, data Indonesia Global Justice (IGJ) menyebutkan, khusus untuk utang luar negeri, akumulasi total pinjaman pemerintah dan swasta dalam rupiah selama Januari-Oktober, mencapai Rp 3.118,404 triliun. Hal itu berdampak pada pembiayaan pokok dan bunga pemerintah sebesar USD 1.283 miliar.
(mdk/noe)