Wacana Migrasi Kompor Listrik, Pemerintah Diingatkan Soal Pemerataan Listrik Daerah
Anggota Komisi VII DPR-RI, Sugeng Suparwoto mengingatkan penggunaan kompor listrik memerlukan kajian dan persiapan yang mendalam. Salah satu yang paling utama terkait rasio elektrifikasi.
Dalam rangka mengurangi beban impor gas LPG, Pemerintah akan melakukan migrasi kompor listrik dari kompor gas. Rencananya pemerintah bakal membagikan paket kompor listrik senilai Rp 1,8 juta kepada 30.000 rumah tangga miskin.
Menanggapi itu, Anggota Komisi VII DPR-RI, Sugeng Suparwoto mengingatkan penggunaan kompor listrik memerlukan kajian dan persiapan yang mendalam. Salah satu yang paling utama terkait rasio elektrifikasi.
-
Kapan Kota Solo resmi dialiri listrik? Pada 12 Maret 1901, Kota Solo resmi dialiri listrik.
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Apa yang dimaksud dengan energi listrik? Energi listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh pergerakan partikel bermuatan, khususnya elektron, melalui suatu penghantar atau rangkaian tertutup.
-
Kapan kebakaran tiang listrik terjadi? Insiden terjadi ketika hujan deras tengah mengguyur lokasi tersebut.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
"Yang jauh lebih penting adalah rasio elektrifikasi, rasio yang sekarang dipakai ini pendekatannya berbasis desa. Harusnya ini berbasis keluarga," kata Sugeng saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/9).
Penggunaan rasio ketersediaan per desa ini dinilai kurang tepat walaupun sudah mencapai 99 persen. Mengingat penggunaan kompor listrik ini digunakan per rumah tangga. "Jadi elektrifikasi 100 persen harus berdasarkan rumah tangga bukan desa," katanya.
Setelah ketersediaan listrik sudah dipastikan ada di setiap rumah tangga, yang perlu dikaji tentang kehandalannya. Sejauh mana listrik yang teraliri ke rumah tangga ini tersedia sepanjang waktu.
"Apakah dari sisi daya naik turun apa enggak karena ini menyangkut alat elektronik," kata dia.
Bila dua masalah ini sudah selesai, kata Sugeng baru membahas kemampuan rumah tangga untuk bermigrasi ke kompor listrik. Menurutnya, jika sasaran pemerintah kelas menengah, program ini mungkin bisa berjalan.
"Kalau sasarannya kelas menengah atas ini bisa," kata dia.
Sebaliknya jika target penerima paket bantuan kompor listrik adalah masyarakat miskin, maka perlu dibahas kembali. Jangan sampai, lanjut dia, adanya program ini justru menambah beban dari masyarakat miskin. Baik itu dalam hal penambahan daya maupun implementasinya nanti.
Baca juga:
Subsidi Elpiji Bengkak, Industri Lokal Siap Produksi Kompor Listrik
Sasaran Kompor Listrik Diusulkan untuk Sektor Industri Atau Masyarakat Mampu
15,3 Juta Kompor Listrik Bakal Disuplai Industri Dalam Negeri Hingga 2025
Kompor Listrik 2 Tungku Butuh Daya Hingga 2.800 Watt
Pemerintah Bakal Bagikan Paket Kompor Listrik Senilai Rp 1,8 Juta
YLKI Pertanyakan Kesiapan PLN Terapkan Konversi Kompor Listrik