Walikota Bogor Khawatir Izin Terpadu OSS Bikin Daerah Maju Malah Jadi Mundur
Walikota Bogor ini lantas mengambil contoh daerah yang dibawahinya, yang telah jadi rujukan nasional penanaman modal melalui pelayanan satu pintu melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya Sugiarto mengaku khawatir pemberlakuan perizinan terpadu secara daring atau online single submission (OSS). Dia takut jika implementasi aplikasi perizinan terpadu secara terpusat justru akan membuat sebagian pemerintah daerah (pemda) yang sudah maju malah jadi mundur.
Walikota Bogor ini lantas mengambil contoh daerah yang dibawahinya, yang telah jadi rujukan nasional penanaman modal melalui pelayanan satu pintu melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
-
Bagaimana cara mengajukan KPR BRI secara online? Pengajuan KPR BRI Online BRI terus memberikan kemudahan bagi calon debitur maupun nasabahnya. Salah satunya pengajuan KPR BRI dapat dilakukan di manapun kapanpun, dapat dilakukan melalui Homespot.id.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa pengertian website? Pengertian website adalah lokasi pusat halaman web yang saling terhubung dan diakses dengan mengunjungi halaman rumah dari website menggunakan browser.
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
"Artinya sini ini kita ambil tenaga ahli dari masing-masing dinas. Jadi enggak ke mana-mana, cukup ke DPMPTSP (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu)," ujarnya saat berbincang virtual bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM, Senin (10/5).
Namun, Bima justru takut jika OSS malah membawa kemunduran lantaran balik ke dinas tata ruang lagi. Sehingga dinas bersangkutan kembali menjadi terbagi dua, ada yang mengurusi teknis dan urusan lainnya.
"Jadi bagi Kota Bogor dan yang lainnya yang sudah maju, ini kita kaya mundur lagi. Kalau dihitung-hitung ini bisa 14 hari prosesnya. Kalau di yang baru dengan integrasi sistem tadi, ini bahkan bisa 28 hari. Jadi seolah-olah kembali lagi ke yang lama," tuturnya.
Isu berikutnya, Bima menilai Menteri Investasi/Kepala BKPM memiliki tanggung jawab luar biasa besar dalam mengintegrasikan seluruh aturan daerah ke dalam OSS ini.
Bima menyebutkan, saat ini baru ada 39 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah terintegrasi dengan OSS. Padahal satu kabupaten/kota bisa memiliki 4-5 RDTR.
"Ini kan 500 kota/kabupaten lebih seluruh Indonesia. Nah, ini tugas berat pak Menteri (Bahlil Lahadalia), RDTR harus terintegrasi dulu. Kalau RDTR tidak terdigitalisasi, izin enggak keluar, investasi bagaimana. Ini juga persoalan serius," ungkapnya.
Menurut dia, jika pemerintah pusat ingin mengintegrasikan investasi di berbagai daerah ke dalam satu pintu, banyak sekali pembenahan yang harus dilakukan terlebih dahulu.
" Belum lagi di daerah kita tahu di daerah kita kekurangan urban planning, kekurangan ahli. Kemudian anggarannya enggak kecil. Banyak daerah yang enggak menganggarkan itu. Padahal mereka harus install aplikasi," keluh Bima.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Menteri Bahlil Ingin Hubungkan OSS dengan Aplikasi Perizinan Terpadu Daerah
Pemerintah Kejar Implementasi Online Single Submission di Juli 2021
BKPM Buka Pelayanan Satu Pintu untuk Investor UMKM di Daerah
2 Juni 2021, OSS Berbasis Risiko Mulai Beroperasi
Dukung Kemudahan Berusaha, Pemerintah Hapus Syarat Legislasi Dokumen Asing
BKPM Catat Pelaku Usaha Perorangan Dominasi Pengurusan Izin di Sistem OSS