Wapres JK: Pencabutan subsidi listrik 900 VA demi keadilan
"Banyak sekarang rumah yang sebenarnya mampu, tapi mereka juga pakai listrik subsidi, ada rumah mampu ternyata tempat dia pakai listrik subsidi meterannya, sehingga semuanya di bawah 60 volt," kata Jusuf Kalla.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pencabutan subsidi listrik rumah tangga 900 VA (Volt Amper) adalah demi keadilan. Sebab, selama ini penerima manfaat tersebut lebih banyak dari golongan ekonomi mampu.
"Banyak sekarang rumah yang sebenarnya mampu, tapi mereka juga pakai listrik subsidi, ada rumah mampu ternyata tempat dia pakai listrik subsidi meterannya, sehingga semuanya di bawah 60 volt," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.
"Jadi untuk lebih adil-lah, betul-betul subsidi kepada orang yang membutuhkan," lanjut dia seperti dikutip dari Antara.
Berdasarkan hasil kajian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Badan Pusat Statistik (BPS), total pelanggan listrik 900 VA di Indonesia berjumlah 22,9 juta rumah tangga, namun hanya 4,1 juta pelanggan dinilai layak mendapatkan subsidi.
Sementara itu, sisanya 18,8 juta pengguna distrik 900 VA merupakan rumah tangga mampu sehingga tidak berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Wapres menambahkan, istilah pencabutan subsidi sebenarnya juga kurang tepat karena pemerintah akan menggantinya dengan sistem subsidi langsung.
Menurut JK, subsidi langsung akan memungkinkan penerima manfaat benar-benar orang yang membutuhkan, seperti halnya subsidi LPG yang akan diganti dengan sistem kiloan.
"Jadi semua subsidi pemikirannya untuk digantikan ke subsidi langsung, LPG diganti kiloan, dan lain-lain, ini dalam proses perencanaan untuk subsidi langsung, tetap subsidinya, tapi nanti bersifat langsung," tuturnya.
Saat ini, Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk rumah tangga 900 VA yang dipatok PLN sebesar Rp 1,352/ KWh per 1 Mei 2017, naik dari tarif sebelumnya, yakni Rp 1.034/KWh pada 1 Maret lalu.
Baca juga:
Subsidi PLN dinikmati 230.700 masyarakat mampu di Solo Raya
Hingga Juni 2017, tarif listrik tak bakal naik
ESDM: Ada 2.571 pengaduan sejak pencabutan subsidi listrik
BI waspadai lonjakan inflasi akibat pencabutan subsidi listrik
Wapres JK akui pencabutan subsidi listrik dorong inflasi di 2017