Follow
CEK FAKTA: Bakal Ada Pemekaran 9 Provinsi Baru di Pulau Jawa? Simak Faktanya
Merdeka.com - CEK FAKTA: Bakal Ada Pemekaran 9 Provinsi Baru di Pulau Jawa? Simak Faktanya
Beredar kabar di media sosial terkait rencana pemekaran sembilan provinsi baru di Pulau Jawa. Unggahan di Facebook berupa gambar peta di Pulau Jawa terkait rencana pemekaran sembilan provinsi baru di Pulau Jawa.
Disebut kesembilan provinsi baru tersebut, yaitu Tangerang Raya, Bogor Raya, Cirebon, Banyumasan, Daerah Istimewa Surakarta, Muria Jaya, Madura, Mataraman, dan Blambangan.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Kenapa Kemendag gak mau ubah Permendag 8? 'Sampai saat ini, tidak ada rencana untuk melakukan revisi terhadap Permendag 8, tidak ada sama sekali,' kata Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (15/7).
-
Bagaimana cara Kemendagri mendorong Pemda rencanakan gerakan menanam? Tomsi menegaskan, gerakan menanam sejumlah komoditas harus direncanakan dengan baik agar dapat berjalan berkesinambungan.
-
Kenapa Kemendagri minta Pemda rencanakan gerakan menanam? Upaya ini dibutuhkan Pemda untuk mengendalikan laju inflasi di daerah.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
Facebook
Penelusuran
Hasil penelusuran, melansir dari Kompas.com, isu pemekaran sembilan provinsi baru di Pulau Jawa dibantah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irwan mengatakan, pemerintah belum memiliki rencana untuk memekarkan provinsi mana pun di Indonesia karena masih moratorium.
"Hingga saat ini belum ada rencana pemerintah untuk melakukan pemekaran provinsi ataupun kabupaten/kota, karena masih dalam status moratorium," kata Benny, pada Selasa (15/2/2022).
Rencana pemekaran sembilan provinsi baru itu juga dibantah oleh Kasubag Liputan dan Dokumentasi, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat, Tubagus Anfiari. Ari, begitu ia disapa, mengatakan Jawa Barat memang mengusulkan pemekaran daerah, namun bukan pemekaran provinsi baru.
"Kalau yang pemekaran provinsi enggak benar. Kalau usulan pemekaran di wilayah provinsi Jabar sejak tahun 2020 ada 8 daerah," kata Ari, seperti diberitakan Kompas.com, Minggu (13/2/2022).
Adapun daftar delapan daerah yang diusulkan sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) oleh Jabar, yaitu: Kabupaten Bogor Barat Kabupaten Sukabumi Utara Kabupaten Garut Selatan Kabupaten Bogor Timur Kabupaten Indramayu Barat Kabupaten Cianjur Selatan Kabupaten Tasikmalaya Selatan Kabupaten Garut Utara.
Kesimpulan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan pemerintah saat ini belum memiliki rencana untuk memekarkan provinsi mana pun di Indonesia karena masih moratorium.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Referensi
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/15/191923182/hoaks-pemekaran-9-provinsi-baru-di-pulau-jawa?page=all#page2 (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca Selengkapnya
Tito sempat mengatakan bahwa akan mengonsultasikan desain besar penataan daerah (desartada) kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil masih enggan menanggapi rumor mengenai peta politik jelang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Pramono diketahui berpasangan dengan Rano Karno sebagai pasangan cagub-cawagub Jakarta.
Baca Selengkapnya
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana buka suara terkait kabar Jokowi akan reshuffle Bahlil di IKN.
Baca Selengkapnya
Gerindra mengakui sejauh ini isu-isu tentang kabinet Prabowo-Gibran masih sebatas aspirasi.
Baca Selengkapnya
Hadi menargetkan ada 100 kabupaten/kota Lengkap pada tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Pratikno menjelaskan, banyak variabel untuk menetapkan IKN sebagai ibu kota melalui Keppres.
Baca Selengkapnya
Jazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Daerah termasuk di Provinsi DKI Jakarta akan menghapus denda pajak kendaraan bermotor. Yuk simak!
Baca Selengkapnya
Jokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.
Baca Selengkapnya