CEK FAKTA: Bakal Ada Pemekaran 9 Provinsi Baru di Pulau Jawa? Simak Faktanya
Merdeka.com - CEK FAKTA: Bakal Ada Pemekaran 9 Provinsi Baru di Pulau Jawa? Simak Faktanya
Beredar kabar di media sosial terkait rencana pemekaran sembilan provinsi baru di Pulau Jawa. Unggahan di Facebook berupa gambar peta di Pulau Jawa terkait rencana pemekaran sembilan provinsi baru di Pulau Jawa.
Disebut kesembilan provinsi baru tersebut, yaitu Tangerang Raya, Bogor Raya, Cirebon, Banyumasan, Daerah Istimewa Surakarta, Muria Jaya, Madura, Mataraman, dan Blambangan.
-
Kapan OJK berencana mencabut moratorium perizinan pinjol baru? Sesuai Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028, OJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjaman online (pinjol) baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM pada tahun 2024.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Mengapa Pesta Rakyat Simpedes mengangkat tema "Pede Raih Peluang"? Mengangkat tema Pede Raih Peluang, Tabungan BRI Simpedes ingin masyarakat khususnya UMKM agar memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan, mengambil risiko, dan memanfaatkan peluang. Dengan memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, para pelaku UMKM dapat lebih berani mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka.
-
Di mana rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Kemendagri diselenggarakan? Dia menyebutkan sejumlah daerah yang inflasinya masih terbilang tinggi. Di tingkat provinsi, daerah itu yakni Gorontalo, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Papua Barat. Di tingkat kabupaten, yakni Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Tolitoli, Nabire, Kerinci, Kampar, Gorontalo, Labuhanbatu, Pasaman Barat, dan Lampung Timur. Sementara di tingkat kota, yaitu Padangsidimpuan, Kotamobagu, Sibolga, Denpasar, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Medan, Bukttinggi, Dumai, dan Bengkulu.
-
Kenapa Kementan yakin ketersediaan beras di Indonesia aman? "Saya yakin dengan data yang dikeluarkan BPS dan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai produksi dan ketersediaan beras periode Januari Oktober yang mencapai 27,88 juta ton. Angka sebesar itu sudah dilakukan validasi baik melalui kerangka sempel area KSA maupun pengecekan lokasi yang dilakukan jajaran Kementan," ujar Sulaiman (14/9).
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
Penelusuran
Hasil penelusuran, melansir dari Kompas.com, isu pemekaran sembilan provinsi baru di Pulau Jawa dibantah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irwan mengatakan, pemerintah belum memiliki rencana untuk memekarkan provinsi mana pun di Indonesia karena masih moratorium.
"Hingga saat ini belum ada rencana pemerintah untuk melakukan pemekaran provinsi ataupun kabupaten/kota, karena masih dalam status moratorium," kata Benny, pada Selasa (15/2/2022).
Rencana pemekaran sembilan provinsi baru itu juga dibantah oleh Kasubag Liputan dan Dokumentasi, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Barat, Tubagus Anfiari. Ari, begitu ia disapa, mengatakan Jawa Barat memang mengusulkan pemekaran daerah, namun bukan pemekaran provinsi baru.
"Kalau yang pemekaran provinsi enggak benar. Kalau usulan pemekaran di wilayah provinsi Jabar sejak tahun 2020 ada 8 daerah," kata Ari, seperti diberitakan Kompas.com, Minggu (13/2/2022).
Adapun daftar delapan daerah yang diusulkan sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) oleh Jabar, yaitu: Kabupaten Bogor Barat Kabupaten Sukabumi Utara Kabupaten Garut Selatan Kabupaten Bogor Timur Kabupaten Indramayu Barat Kabupaten Cianjur Selatan Kabupaten Tasikmalaya Selatan Kabupaten Garut Utara.
Kesimpulan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan pemerintah saat ini belum memiliki rencana untuk memekarkan provinsi mana pun di Indonesia karena masih moratorium.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Referensi
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/15/191923182/hoaks-pemekaran-9-provinsi-baru-di-pulau-jawa?page=all#page2 (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada 19 Agustus 2024 ini, Provinsi Jawa Tengah genap berulang tahun yang ke-79. Sejatinya, hari jadi Provinsi Jawa Tengah sempat mengalami perubahan
Baca SelengkapnyaDaftar daerah yang mengikuti Pilkada serentak tahun 2024.
Baca SelengkapnyaTim Indonesia Maju adalah Paskibraka pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pilkada artinya proses pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan untuk memilih kepala daerah.
Baca SelengkapnyaDia menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara besar sehingga pemerataan pembangunan tak boleh fokus di Pulau Jawa saja.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca SelengkapnyaKorban kejahatan di Jawa Timur paling sedikit dibanding provinsi lain di Jawa.
Baca SelengkapnyaDesa terluas di Pulau Jawa ini memiliki keindahan alam yang memukau
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca Selengkapnya