CEK FAKTA: Tidak Benar Pemprov DKI Alokasikan Dana Penanganan Corona Hanya Rp130 M
Merdeka.com - Beredar infografis yang menunjukkan perbandingan alokasi anggaran penanganan virus corona atau Covid-19. Anggaran DKI Jakarta dalam infografis tersebut paling kecil dibandingkan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat.
Anggaran DKI Jakarta untuk penanganan Covid-19 hanya Rp130 miliar, Kabupaten Musi Banyuasin Rp500 miliar, Jawa Tengah Rp1,4 triliun dan Jawa Barat Rp500 miliar.
©2020 Merdeka.comPenelusuran
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Kapan Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Virus itu apa? Virus adalah mikroorganisme yang sangat kecil dan tidak memiliki sel. Virus merupakan parasit intraseluler obligat yang hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel organisme biologis.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
Hasil penelusuran merdeka.com, dalam artikel merdeka.com berjudul "Anggarkan Rp3 triliun untuk Covid-19, Pemprov DKI Tunda Dana Formula E" menjelaskan Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp3,032 triliun untuk penanganan virus corona atau Covid-19 hingga Mei 2020.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan awalnya Pemprov DKI hanya menganggarkan Rp1,032 triliun dan ada penambahan sampai Rp 3 triliun.
"Menambahkan Rp2 triliun untuk penanggulangan masalah kesehatan serta jaminan sosial bagi penduduk terdampak," kata Edi dalam keterangan pers, Jumat (3/4).
Dia menyebut jumlah tersebut diambil dari sejumlah pos anggaran milik Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya yakni anggaran yang digunakan untuk membangun infrastruktur penyelenggaraan balap mobil listrik atau Formula E.
Rencananya kata Edi, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD DKI dan untuk keperluan untuk ODP kasus Covid-19.
"Penundaan sejumlah Penanaman Modal Daerah (PMD) khususnya anggaran infrastruktur pelaksanaan Formula E dan penundaan pembelian tanah," ucapnya.
Kendati begitu Edi tidak merinci besaran anggaran yang digunakan dari Formula E dan penundaan pembelian tanah. Awalnya penyelenggaraan Formula E akan dilaksanakan pada 6 Juni 2020.
Sebelumya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk penanganan virus corona atau Covid-19. Pengalokasian itu kata Anies hingga bulan Mei 2020.
"Yang sudah dialokasikan Pak sampai dengan bulan Mei itu sebesar Rp3,032 triliun," kata Anies melalui video conference bersama Wapres Ma'ruf Amin, Kamis (2/4/2020).
Dia menjelaskan awalnya pihaknya mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun kemudian anggaran tambahan sebesar Rp2 triliun. Dia menyebut alokasi anggaran itu berdasarkan imbauan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Bila panjang sampai Mei akan ditambah tapi secara regulasi kami terima kasih ke Mendagri. Karena beliau cepat keluarkan edaran yg memberikan kelonggaran bagi Pemda," ucapnya.
Sementara itu, dia mengaku pihaknya saat ini masih melakukan identifikasi kepada kelompok rentan miskin di Jakarta. Sebab berdasarkan data untuk masyarakat miskin mencapai 1,1 juta keluarga.
Kesimpulan
Informasi dalam infografis yang menunjukkan anggaran penanganan virus corona DKI Jakarta hanya Rp130 miliar tidak benar.
Pemprov DKI mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp3,032 triliun untuk penanganan virus corona hingga Mei 2020. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca SelengkapnyaBahkan, muncul narasi menyatakan bahwa virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 tidak ada.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaRealisasi peredaran uang selama masa Pemilu 2024 hanya mencapai Rp67,14 triliun, atau lebih rendah dari perkiraan BI sebesar Rp68 triliun.
Baca SelengkapnyaPJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaTarget itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca SelengkapnyaPenjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah sebanyak 4.723 atau 90 persen penyandang disabilitas di Cakung yang belum mendapatkan bansos.
Baca SelengkapnyaJangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaJangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan
Baca Selengkapnya