Jakarta Butuh Rp600 T untuk jadi Kota Global, Anggaran Besar untuk Apa Saja?
PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Heru Budi mengatakan pembangunan di Jakarta memang menghabiskan biaya banyak.
Jakarta Butuh Rp600 T untuk jadi Kota Global, Anggaran Besar untuk Apa Saja?
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global. Dia bilang, pembangunan di Jakarta memang menghabiskan biaya banyak.
"Minimal membangun Jakarta butuh biaya banyak untuk nasional nanti," kata Heru kepada wartawan di Jakarta Selatan, Jumat (12/7).
Heru menyampaikan, biaya besar yang dimaksud setidaknya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi publik. Semisal, untuk pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) hingga Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta.
"Pembangunan DKI tidak bisa berhenti, ada pembangunan MRT, ada pembangunan LRT dan ada subsidi-subsidi lainnya," ucap Heru.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, Jakarta butuh anggaran Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi Kota Global usai melepas statusnya sebagai ibu kota negara.
Hal ini disampaikan Joko dalam acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar secara luring dan daring di Jakarta.
"Kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung, sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun," kata Joko melalui siaran YouTube Pemprov DKI Jakarta, dikutip Selasa (9/7/2024).
Sementara itu, Joko menyampaikan saat ini Jakarta hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp80-84 triliun.
Hampir 30 persen APBD itu digunakan untuk belanja bantuan sosial (bansos), 34 persen untuk belanja pegawai, dan 19 persen untuk belanja modal.
"Gap antara kebutuhan anggaran dari Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yg sekarang ini hanya sekitar 19 persen. Masih jauh dari apa yang harus kita siapkan," ucap Joko.
Oleh karenanya, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor, sehingga cita-cita Jakarta usai melepas status ibu kota menjadi kota global bisa terwujud.
Lebih lanjut, Joko bilang Jakarta punya perbedaan dengan provinsi khusus lain di Indonesia, seperti Yogyakarta, Papua, Aceh. Jakarta tidak mendapatkan alokasi dana khusus dari pemerintah pusat.
"Oleh karena itu, diperlukan kreativitas oleh para pengelola, para pegawai Pemprov DKI Jakarta yang nanti akan bersinergi didukung oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk bisa melakukan creative financing supaya paling tidak kita ada peningkatan pendapatan," ujarnya.
