25 Persen tenaga kerja asing ilegal di Malaysia asal Indonesia

Merdeka.com - Pemerintah Malaysia mengatakan ada lima juta pekerja asing di negara mereka. Sebanyak 50 persennya ternyata bekerja tanpa izin. Asumsi pemerintah Malaysia, 25 persen dari tenaga kerja asing tanpa izin itu berasal dari Indonesia.

Karenanya, untuk mengurangi pekerja asing tanpa izin (PATI), pemerintah Negeri Jiran mengeluarkan program Rehiring. Program ini termasuk di dalamnya pemutihan atau pengampunan kepada para tenaga kerja ilegal.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri Indonesia menuturkan pihaknya sudah melakukan sosialisasi yang dibantu masyarakat Indonesia lainnya.

"Kalau mereka PATI, berarti mereka ilegal, dan kita kan tidak tahu pasti mereka di mana. Karenanya kita meminta bantuan WNI di sana untuk sosialisasi program rehiring ini," kata Iqbal saat ditemui di kantor Direktorat PWNI dan BHI, Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (14/7).

Perwakilan Indonesia di Malaysia juga membuat tim perbantuan teknis kerja sama Kemlu dan Keimigrasian untuk memperpanjang paspor. Selain itu, ada jalur khusus yang disediakan bagi WNI yang ikut program rehiring.

Program rehiring Malaysia ini berlangsung dari 15 Februari hingga 31 Desember 2017, namun pendaftaran hanya sampai 30 Juni kemarin. Dan bagi yang sudah mendaftar akan mendapatkan e-kad.

Namun, Iqbal menambahkan, para PATI yang belum mendaftar bisa terkena razia. Nantinya ada dua opsi diberikan untuk mereka yang tertangkap dalam razia itu.

"Ada dua opsi yang diberikan untuk PATI terjaring razia. Pertama mereka bisa ikut deportasi volunter, hanya membayar 800 ringgit Malaysia, mereka akan dipulangkan ke negara asal. Sementara itu, opsi kedua deportasi biasa yang melalui proses penahanan. Biasanya mereka ditahan tiga hingga enam bulan baru dipulangkan ke negaranya," tuturnya.

Pekerja asing yang paling banyak mengikuti rehiring adalah Bangladesh, disusul Indonesia. Pada 2017, sebanyak 35.500 WNI ikut program rehiring. Iqbal mengatakan angka ini bertambah dari tahun sebelumnya, dari 7,7 persen kini mencapai 22 persen.

Sementara itu, sektor paling tinggi pengikut program PATI berada di konstruksi, sebanyak 78.172 orang. Iqbal mengatakan, untuk mendapatkan izin bekerja di sektor konstruksi dibutuhkan biaya yang tinggi, karenanya kebanyakan mereka ilegal karena mengambil izin bekerja di ladang kelapa sawit, namun pada kenyataannya mencari nafkah dari sektor konstruksi.

Sektor jasa menempati posisi kedua, sebesar 43.405, disusul sektor pabrik dan perkilangan sebanyak 15.887.

Berdasarkan informasi dari imigrasi Malaysia, jumlah PATI yang ditangkap per 1 Januari-5 Juli 2017 sebanyak 23.432 dengan jumlah majikan 681. Mereka ditangkap karena tidak memiliki izin bekerja yang lengkap dan tidak mendaftar program rehiring. Sementara itu, jumlah WNI yang ditangkap sejak pendaftaran rehiring berakhir sebanyak 695 jiwa.

Para WNI yang ditahan mendapat akses kekonsuleran dari KBRI Kuala Lumpur dan ditampung di Depo Bukit Jalil.

"Ada tiga hal yang kita minta dari penangkapan ini, pertama tentu saja akses kekonsuleran, kedua jaminan agar TKI kita yang ditangkap mendapat perlakuan yang menghormati hak mereka sejak penangkapan hingga pemulangan, dan terakhir kita meminta percepatan dalam proses deportasi normal, yakni 3-6 bulan saja," pungkasnya.