AS batal tutup kantor perwakilan PLO
Merdeka.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akhirnya batal menutup kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington DC. Pembatasan kegiatan kantor PLO juga bakal berakhir dalam 90 hari.
Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Edgar Vasquez, keputusan pembatalan menutup kantor perwakilan PLO dilakukan supaya perundingan damai antara Palestina dan Israel tidak terganggu. Penasihat Presiden AS urusan Timur Tengah yang juga menantu Trump, Jared Kushner, dikabarkan sudah menyiapkan rancangan buat melanjutkan negosiasi.
"Kami yakin hal ini akan berakhir selama 90 hari, kemudian presiden akan mengizinkan kantor perwakilan PLO beroperasi penuh," kata Vasquez.
-
Siapa yang memberi klarifikasi soal Palestina? Mengomentari hal ini, Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Eva Chairunisa mengungkapkan, belum munculnya negara Palestina pada aplikasi Whoosh, hal itu terjadi beberapa waktu lalu aplikasi belum terupdate versi terbaru.
-
Apa yang dilakukan Israel terhadap kantor-kantor jaringan Al-Aqsa? Kantor-kantor jaringan Al-Aqsa telah dibom oleh jet-jet tempur Israel selama serangan-serangan sebelumnya di Gaza.
-
Apa tujuan PLO? Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization (PLO) adalah organisasi yang didirikan pada 28 Mei 1964 dengan tujuan untuk kemerdekaan Palestina dari gangguan Israel.
-
Mengapa gencatan senjata Hamas dan Israel dilakukan? 'Tujuan utama kami di sini adalah keselamatan para sandera,' tegasnya kepada wartawan, seraya menambahkan akan ada kolaborasi dengan Palang Merah dan pihak-pihak yang berkonflik untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang mungkin terjadi dalam proses itu.
-
Siapa yang menjadi mediator dalam gencatan senjata Hamas dan Israel? Dalam konferensi pers di Doha, Majed al-Ansari menjelaskan rincian perjanjian yang tercapai melalui mediasi Qatar itu.
-
Kenapa PLO dibentuk? Selama KTT Liga Arab pada tahun 1964, warga Palestina bersatu untuk membentuk satu organisasi sentral yakni Palestine Liberation Organization (PLO).
Pekan lalu pemerintah Amerika Serikat mengancam bakal menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, jika mereka tidak melanjutkan perundingan damai dengan Israel. Namun, PLO menyatakan tidak takut dengan ancaman itu dan memilih menghentikan sementara segala bentuk komunikasi dengan pemerintah AS sampai ada jalan keluar.
Pangkal masalahnya adalah Kongres AS menyetujui peraturan memerintahkan Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, tidak memperpanjang masa tugas perwakilan PLO di Washington. Jika ingin terus beroperasi, menurut aturan baru dari Kongres maka PLO harus mencabut laporan diajukan ke Mahkamah Kejahatan Dunia (ICC) soal kekejaman Israel terhadap penduduk Palestina.
Adalah Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbad, yang mendesak supaya ICC menyelidiki dan mengadili sejumlah pejabat Israel karena terlibat mencaplok lahan buat pemukiman ilegal Yahudi, dan menindas penduduk Palestina. Dia menyampaikan hal itu di dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa waktu lalu.
Kementerian Luar Negeri AS menyatakan, penutupan kantor PLO itu berlaku selama 90 hari, dan bisa dicabut apabila disetujui Presiden AS, Donald Trump, asalkan PLO mau melanjutkan perundingan dengan Israel. Sikap AS ini menimbulkan masalah baru dalam usaha perdamaian di Timur Tengah. Sebab, Trump menunjuk menantunya, Jared Kushner, menjadi perwakilan dan penasihat presiden urusan Timur Tengah.
"Kami harap hal ini tidak berlangsung lama," kata sumber di Kementerian Luar Negeri AS.
Pemerintah Otoritas Palestina merasa terkejut dengan keputusan AS bakal menutup kantor perwakilan PLO di Washington. Padahal menurut mereka, saat Abbas dan Trump bertemu keduanya telah sepakat akan melanjutkan perundingan kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Namun, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki, menyatakan mereka tidak bakal takluk dengan tekanan dari AS.
Jika Palestina juga bersikap keras sama saja membahayakan posisi mereka. Sebab, karena perseteruan ini AS bisa saja menghentikan bantuan dan bakal menyulitkan warga Palestina.
Sedangkan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, malas menanggapi persoalan itu, dan menyatakan hal ini adalah urusan Amerika Serikat. "Kami menghormati keputusan itu dan terus berharap akan bekerja sama buat membangun perdamaian dan keamanan di Timur Tengah," kata Netanyahu. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
melobi negara-negara lain untuk menolak resolusi Palestina
Baca SelengkapnyaRetno menegaskan, sejak awal sikap RI sudah jelas adalah menjadi salah satu yang mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Baca SelengkapnyaAksi berakhir pada pukul 10.00 WIB. Arus lalu lintas di sekitar lokasi berangsur normal.
Baca SelengkapnyaLagi, Pejabat Senior Kemlu AS Mundur karena Kesal Negaranya Dukung Aksi Keji Israel di Gaza
Baca SelengkapnyaSebanyak 13 anggota Dewan Keamanan memberikan suara mendukung rancangan resolusi singkat tersebut, yang diajukan oleh Uni Emirat Arab pada hari Jumat.
Baca SelengkapnyaHamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya ingin Israel menarik diri sepenuhnya dari Gaza dan menghentikan pengepungan.
Baca SelengkapnyaSejumlah tentara Israle menyerbu kantor biro Aljazeera di Ramallah, Tepi Barat dan memerintahkan untuk tutup dalam waktu 45 hari.
Baca SelengkapnyaPengaran MBS kembali menegaskan sikap Kerajaan Saudi dalam konflik Palestina-Israel.
Baca SelengkapnyaNetanyahu Kembali Sampaikan Sikap Soal Ide Negara Palestina Merdeka, Begini Kataya
Baca SelengkapnyaSaudi Abaikan Normalisasi dengan Israel Imbas Gaza, Malah Perkuat Hubungan dengan AS
Baca SelengkapnyaPejabat-Pejabat Kemlu AS Mundur karena Kebijakan Joe Biden di Gaza
Baca SelengkapnyaParlemen Afrika Selatan mengesahkan mosi yang menyerukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel dan penutupan kedutaan besar di Pretoria.
Baca Selengkapnya