Badan PBB diduga tutupi fakta ancaman kelaparan etnis Rohingya

Merdeka.com - Kegagalan badan-badan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mencegah krisis sektarian dan persekusi, termasuk kepada etnis minoritas muslim Rohingya, di Myanmar terus terungkap. Kali ini lembaga Program Pangan Dunia (WFP) disebut sengaja menyampingkan laporan soal ancaman kelaparan terhadap anak-anak etnis Rohingya, cuma supaya menyenangkan pemerintah Myanmar.

Dilansir dari laman The Guardian, Selasa (17/10), laporan WFP soal ancaman kelaparan terhadap 80 ribu anak-anak etnis Rohingya sudah tertuang dalam laporan sebanyak enam halaman berjudul 'Penilaian Terhadap Keamanan Pangan di Kawasan Utara Negara Bagian Rakhine'. Di dalamnya tertera tentang rincian bagaimana orang-orang Rohingya kesulitan mencari bahan makanan karena militer Myanmar melarang orang Rohingya belanja ke pasar, atau pergi ke hutan buat memanen hasil ladang dan kebun mereka. Alhasil kondisi kesehatan orang-orang Rohingya menurun drastis.

Laporan itu sudah diunggah di situs WFP beberapa waktu lalu. Namun, mendadak mereka mencabutnya dengan alasan dianggap ganjil. Mereka diduga enggan kehilangan sumbangan miliaran dolar kalau pemerintah Myanmar tidak terima dengan isi laporan. Makanya mereka menyatakan bakal 'merevisi' laporan bersama penguasa setempat.

"WFP menyadari dinamika dan situasi yang berkembang, maka dari itu penting untuk bekerja erat dengan seluruh mitra, terutama pemerintah Myanmar. Revisi itu bakal melibatkan perwakilan dari berbagai kementerian, dan akan bersikap terhadap segala pendekatan diperlukan. Sebab itu demi kerja sama di masa depan antara WFP dan pemerintah," demikian pernyataan disampaikan oleh WFP terkait pencabutan laporan ancaman kelaparan anak-anak Rohingya.

Menurut sumber merupakan konsultan bekerja dengan perwakilan PBB di Myanmar, WFP sebenarnya sudah tahu kalau laporan itu benar tetapi mereka mencoba menjilat penguasa supaya bisa menghimpun sumbangan. Padahal, pemangkasan bantuan pangan atas tekanan pemerintah Myanmar membikin kelompok rentan seperti Rohingya semakin kesulitan. Sebab, orang Rohingya yang berada di perbatasan dan dalam keadaan terbatas amat bergantung dengan bantuan.

"Mereka tahu tapi menyembunyikan itu. Semua tidak sesuai rencana," kata sang sumber.

Hingga berita itu ditulis, pemerintah Myanmar belum memberikan komentar. Ketika dikonfirmasi soal tudingan itu, WFP cuma memberi jawaban normatif.

"Tujuan WFP di Myanmar tidak lain hanya untuk menyalurkan bantuan pangan dan nutrisi bagi orang-orang yang membutuhkan," tulis WFP dalam pernyataannya.

Jika terbukti, hal itu menjadi bukti kegagalan PBB dalam melindungi etnis minoritas di Myanmar. Sebelumnya, Kepala Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar (UNCT), Renata Lok-Dessallien, dikabarkan ditarik. Diduga kuat keputusan itu diambil oleh kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat, lantaran Lok-Dessallien dianggap gagal mengantisipasi krisis kemanusiaan terhadap etnis minoritas muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Markas PBB menyatakan Lok-Dessallien bakal mendapat tugas baru. Namun, mereka tidak merinci soal penugasan baru buat Lok-Dessallien.

Lok-Dessallien sudah bertugas di Myanmar sejak tiga tahun lalu. PBB beralasan sebenarnya mereka sudah memutuskan akan memindahkan Lok-Dessallien sejak awal 2017. Namun, mereka beralasan pemerintah Myanmar menolak pengganti perempuan asal Kanada itu. Makanya dia dibiarkan tetap berada di sana. Namun, perwakilan misi PBB di Myanmar mengatakan sampai saat ini belum ada orang baru ditunjuk buat menggantikan Lok-Dessallien.

Konon selama Lok-Dessallien memimpin misi PBB di Myanmar, dia lebih mendahulukan menggarap proyek pembangunan ketimbang misi kemanusiaan dan pembelaan hak asasi manusia, terutama terhadap etnis minoritas seperti Rohingya dan lainnya.

Dalam sebuah laporan independen diterima PBB dan dilansir oleh BBC, Lok-Dessallien berusaha menutupi tanda-tanda akan adanya ancaman kekerasan terhadap etnis Rohingya. Dia juga mempersulit relawan hak asasi manusia hendak menuju Negara Bagian Rakhine, merupakan pusat persekusi terhadap etnis Rohingya yang melebar ke wilayah lain.

Menurut penuturan sejumlah sumber ditemui BBC, empat tahun sebelum meletup persekusi terhadap orang Rohingya, Lok-Dessallien, selalu melarang relawan HAM mengunjungi daerah Rohingya dengan bermacam alasan. Dia juga selalu menolak membahas masalah dan mencegah upaya advokasi publik buat etnis Rohingya. Bahkan dia tega mendepak anak buahnya menulis laporan ada gejala militer dan warga sipil Myanmar bakal melakukan pembantaian etnis.

Alhasil, mestinya karena laporan itu PBB bisa bertindak cepat mencegah persekusi besar-besaran terhadap etnis Rohingya. Namun, karena Lok-Dessallien dianggap menutupi laporan itu, makanya krisis tidak terhindarkan.

Meski demikian, di dalam laporan independen itu juga ditulis kalau ketidakmampuan mencegah kekerasan terhadap etnis Rohingya bukan seluruhnya salah Lok-Dessallien. Sebab, laporan itu menyatakan Lok-Dessallien berada dalam posisi sulit karena petinggi-petinggi PBB tidak berniat mendekati atau membujuk pemerintah Myanmar.

Kendati begitu, PBB menyangkal Lok-Dessallien sengaja menutupi laporan soal potensi kekerasan terhadap etnis Rohingya. Mereka memuji Lok-Dessallien sebagai advokat HAM yang tak pernah lelah.

"Lok-Dessallien akan berada di sana hingga akhir Oktober buat memastikan perdamaian, keamanan, hak asasi, dan juga misi kemanusiaan serta bantuan buat seluruh penduduk Myanmar," demikian yang tertulis dalam pernyataan PBB.

Hingga kini diperkirakan sudah 500 ribu warga Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh. Mereka terpaksa karena demi menghindari pembantaian dilakukan militer dan umat Buddha garis keras Myanmar. Banyak laporan soal pembantaian, pemerkosaan, hingga pembakaran kampung orang Rohingya dilakukan atas restu pemerintah Myanmar. (mdk/ary)