Bikin liputan politik sendiri, situs-situs berita China ditutup
Merdeka.com - Pemerintah Tiongkok menutup paksa sedikitnya lima situs berita swasta karena membuat liputan isu politik dan sosial tanpa mengacu pada kantor berita resmi. Praktik jurnalisme semacam itu dilarang keras dalam undang-undang penyiaran Negeri Tirai Bambu.
Daily Telegraph melaporkan, Selasa (26/7), situs yang belum lama ditutup misalnya milik Sina Corp, Sohu.com, Netease Inc, Phoenix New Media, serta iFeng. "Perusahaan media online ini melanggar peraturan karena menulis dan menyunting berita oleh timnya sendiri," seperti dikutip dari pernyataan Kementerian Informasi China.
Sebagian situs itu tidak sampai ditutup, namun dikenai denda sangat besar. Berita politik yang dianggap keliru oleh pemrintah diwajibkan dicabut atau disunting ulang.
-
Di mana fakta ditemukan dalam berita? Kehadiran fakta dalam berita tidak hanya untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa, tetapi juga untuk membangun kepercayaan antara media dan audiensnya.
-
Mengapa penghindaran berita meningkat? Para penulis laporan ini memperkirakan kenaikan angka ini disebabkan oleh berita perang di Ukraina dan Timur Tengah. Saat ini, penghindaran berita berada pada tingkat rekor tertinggi.
-
Bagaimana cara mengetahui sumber berita terpercaya? Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
-
Siapa bos China yang membuat pernyataan kontroversial? Dalam perkembangan terbaru, ia telah meminta maaf atas komentarnya yang kontroversial.
-
Apa yang membuat orang menghindari berita? Banyak yang menganggap berita saat ini terasa menyedihkan, tiada henti dan membosankan. Menurut laporan itu, hasil survei mengungkap 4 dari 10 (39%) orang di seluruh dunia mengatakan mereka kadang-kadang atau sering secara aktif menghindari berita.
-
Bagaimana orang mengakses berita? Di Inggris, hampir tiga perempat orang (73%) mengatakan mereka mendapatkan berita secara daring, dibandingkan dengan 50% untuk TV dan hanya 14% untuk media cetak.
Situs berita swasta di Tiongkok hanya boleh meliput acara amal, hiburan, dan berita ringan. Untuk topik politik, korupsi, maupun permasalahan sosial semua situs wajib mengambil dari kantor berita Xinhua yang dikelola negara.
Perkembangan jurnalisme online di Tiongkok sangat pesat dalam 10 tahun terakhir. Situs-situs berita skala nasional, regional, maupun yang mengambil ceruk tema khusus bermunculan nyaris saban tahun. Situs-situs yang ditutup kebanyakan mengolah berita dari informasi maupun laporan warga melalui media sosial, terutama kanal mikroblog Weibo.
Partai Komunis China tidak mendukung pembukaan kanal informasi alternatif tersebut. Presiden Xi Jinping secara terbuka menuntut semua pemilik media memberitakan tema-tema yang mendukung program pemerintah. "Media harus fokus pada pemberitaan positif," kata Jinping saat mengunjungi kantor redaksi Xinhua Februari lalu.
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jumlah Situs Berita Hoaks di AS Lebih Banyak Dari Surat Kabar Resmi, Ini Perbandingan Jumlahnya
Baca SelengkapnyaiPhone dinilai memiliki aturan privasi ketat yang menyulitkan petugas anti-korupsi untuk menyelidiki HP para oknum yang ditengarai sebagai koruptor.
Baca SelengkapnyaSebelumnya China telah melarang para pejabatnya menggunakan iPhone. Alasannya keamanan siber.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca SelengkapnyaSejumlah pasal dalam RUU Penyiaran berpotensi menjadi pasal karet
Baca SelengkapnyaIsrael Tutup Kantor Berita Aljazeera, Peralatan Siaran Disita dan Situs Diblokir
Baca SelengkapnyaMedia Centre Indonesia Maju Bakal Luruskan Hoaks Program Pemerintah, Tak Urusi Capres
Baca SelengkapnyaCak Imin ikut mengomentari rencana RUU Penyiaran melarang jurnalisme investigasi
Baca SelengkapnyaNinik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.
Baca SelengkapnyaBanyak pihak menilai bahwa pelarangan tayangan jurnalistik investigasi di televisi justru membatasi kebebasan pers
Baca SelengkapnyaPenghapusan ini dilakukan di China. Pemerintah negara itu meminta Apple "memblokir" dua aplikasi tersebut di App Store-nya.
Baca SelengkapnyaLaporan AS mengklaim ada genosida di Xinjiang dan pembatasan kegiatan keagamaan tertentu serta menunjukkan peningkatan "anti-Semitisme" secara daring.
Baca Selengkapnya