Hamas tolak perpanjangan gencatan senjata di Gaza

Merdeka.com - Seorang pemimpin kelompok Hamas mengatakan tidak akan ada pembaruan gencatan senjata Gaza berakhir besok kecuali Israel memenuhi beberapa tuntutan mereka. 

"Gencatan senjata tidak akan diperpanjang dan tidak dapat diperbarui tanpa tindakan nyata. Saat kita berbicara, tidak ada tanggapan yang menemui tuntutan Hamas, yang berarti tidak ada terobosan dalam hal ini," kata Ismael Radwan, seperti dilansir stasiun televisi Aljazeera, Kamis (7/8).

Kesepakatan gencatan senjata selama 72 jam ditengahi Mesir mulai berlaku pada Selasa, memberikan bantuan kepada warga di Jalur Gaza setelah empat pekan pertempuran dan pemboman berat dari Israel. 

Media Israel melaporkan negeri Zionis itu menawarkan untuk memperpanjang gencatan senjata selama 72 jam tanpa syarat. 

Ketika Israel menyerukan demiliterisasi Jalur Gaza, Hamas menginginkan blokade Israel di Gaza diangkat, dan pembebasan tahanan Palestina. 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemarin membela aksi militer negaranya selama serangan panjang berlangsung empat pekan dan menyalahkan Hamas atas kematian terjadi di Gaza. 

"Israel sangat menyesalkan setiap korban warga sipil. Warga Gaza bukanlah musuh kita, musuh kita adalah Hamas," kata Netanyahu di sebuah jumpa pers di Yerusalem Barat. 

"Setiap korban sipil adalah tragedi, tragedi dilakukan Hamas sendiri." 

Netanyahu mengatakan pemboman intens Israel di Gaza adalah respon yang diperlukan untuk menyerang Hamas. 

"Ini dibenarkan. Itu proporsional," tegas Netanyahu. 

Setidaknya 1.875 warga Palestina, kebanyakan warga sipil, tewas dalam serangan itu. Sementara korban tewas di pihak Israel hanya 67 orang, termasuk 64 tentara. 

Komentar Netanyahu itu datang di saat Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan korban tewas di Gaza telah mengejutkan dan membuat malu dunia. 

Ban Ki-moon juga menyerukan agar adanya penyelidikan terhadap pemboman fasilitas PBB di Gaza. 

"Serangan terhadap gedung PBB, bersama dengan pelanggaran lain yang dicurigai hukum internasional, harus cepat diselidiki," kata dia. (mdk/fas)