Malaysia dikhawatirkan larang perayaan Natal
Merdeka.com - Partai Asosiasi Malaysia-China khawatir bila Pakatan Rakyat menang pemilihan umum, Malaysia bakal melarang perayaan Natal. Ketakutan ini disampaikan Wakil Ketua Biro Publikasi MCA Loh Seng Kok.
Surat kabar Malaysia Chronicle melaporkan, Kamis (6/9), komentar Loh itu menanggapi pernyataan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim yang mendukung Partai Islam se-Malaysia (PAS) menerapkan syariat Islam di semua negara bagian Malaysia. Sikap mantwan wakil perdana menteri Malaysia itu muncul setelah bertemu pimpinan Dewan Syura PAS, termasuk Nik Abdul Aziz Nik Mat.
Loh menuding Pakatan Rakyat juga akan menutup pusat judi di Dataran Tinggi Genting dan melarang kaum non-muslim memelihara babi. Ini merupakan serangan terakhir MCA terhadap kaum pembangkang di tengah merosotnya popularitas partai itu di kalangan warga keturunan Tionghoa.
-
Siapa pemimpin tertinggi di Malaysia? Kekuasaan tertinggi di negara Malaysia dipegang oleh seorang raja yang bergelar Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agongkan, dipilih oleh 9 sultan melayu dan menjabat selama 5 tahun.
-
Apa yang diklaim Anwar Usman? Anwar mengklaim tetap mematuhi asas dan norma sebagai hakim MK dalam memutuskan gugatan perkara 90 tentang syarat Capres-Cawapres.
-
Bagaimana Malaysia ingin meniru Indonesia? 'Banyak negara di Asia Tenggara yang menganalisis perkembangan Indonesia untuk mencari tahu pelajaran yang bisa diambil. Dari sudut pandang media Indonesia, sepak bola Malaysia berusaha merancang strategi yang serupa,' tambahnya.
-
Siapa yang menggantikan Anwar Usman? 'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Kenapa Malaysia menganut sistem monarki? Malaysia telah melakukan pemilihan raja mereka sejak merdeka dari Inggris pada 1957.
-
Apa bentuk pemerintahan Malaysia? Bentuk pemerintahan Malaysia adalah Monarki Parlementer. Di mana parlementer di bawah pemerintahan monarki.
Perolehan suara mereka dalam pemilihan umum empat tahun lalu hanya 15 kursi, setengah dari pemilihan 2004. Suara etnis China lari ke Partai Aksi Demokratik (DAP), bagian dari Pakatan Rakyat.
Menurut Loh, penerapan hukum Islam berdampingan dengan hukum sipil akan mengakibatkan kekacauan. "Ketidakpastian dan kekacauan bakal tercipta karena tidak ada aturan seragam dan tepat terhadap pelbagai etnis, agama, dan budaya."
ketegangan etnis dan agama masih berlangsung hingga kini di negara jiran itu. Kondisi itu akibat pemerintah terlalu memanjakan etnis Melayu muslim yang mendominasi Malaysia. (mdk/fas)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Larangan penulisan ucapan "Selamat Natal" pada produk makanan ini dikeluarkan pada 2020, namun dicabut pada Senin kemarin.
Baca SelengkapnyaPerayaan malam tahun baru bertentangan dengan syariat Islam dan mengganggu ketertiban.
Baca SelengkapnyaBeredar tangkapan layar yang mengeklaim PM Singapura menyebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama
Baca SelengkapnyaAktor Malaysia Minta Dibangun Rumah Bordil Bagi Warga Asing, Begini Alasannya
Baca SelengkapnyaKetum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar meminta calon Presiden dan Wakil Presiden hingga pimpinan partai politik hati-hati dalam bercanda soal agama.
Baca SelengkapnyaMengucapkan selamat Natal dalam Islam, perlu memperhatikan hukumnya.
Baca SelengkapnyaNurul Arifin mengeluhkan terkait polemik salam lintas agama yang belakangan diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Baca SelengkapnyaAnwar bahkan menyebut Meta sebagai budak zionis setelah perusahaan media sosial itu menghapus otomatis postingannya di Facebook dan Instagram.
Baca SelengkapnyaPM Malaysia sering dapat ancaman dari barat karena sikap pro Palestina. Padahal ia berhasil ungkap kejahatan dan dosa Israel kepada Palestina.
Baca SelengkapnyaJangan sampai dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi intoleransi, bahkan mengarah pada aksi radikal terorisme.
Baca SelengkapnyaZulhas tidak ada maksud melecehkan dan menistakan agama
Baca SelengkapnyaPerintah itu merupakan wujud penghormatan negara kepada umat Konghucu.
Baca Selengkapnya