Otoritas Palestina Minta Bantuan Keamanan Senilai Rp11 Triliun ke AS untuk Habisi Kelompok Perlawanan di Tepi Barat
Permintaan tersebut diajukan pada pertengahan Desember dalam pertemuan dengan pejabat keamanan AS.
Otoritas Palestina (PA) mengajukan bantuan senilai USD680 juta atau sekitar Rp11 triliun kepada Amerika Serikat. Dana ini akan digunakan untuk pelatihan pasukan khusus dan meningkatkan pasokan amunisi dan kendaraan lapis baja. Hal ini diungkapkan sumber Amerika dan sumber yang dekat dengan PA kepada Middle East Eye.
Permintaan tersebut diajukan pada pertengahan Desember dalam pertemuan dengan pejabat keamanan AS di Kementerian Dalam Negeri PA di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki.
“Para pejabat pihak berwenang meminta dalam pertemuan tersebut agar kebutuhan mereka akan kendaraan lapis baja dan amunisi segera dipenuhi mengingat sulitnya bentrokan dan ketidakmampuan mereka menyelesaikan situasi di kamp Jenin,” kata seorang sumber kepada MEE.
Mereka juga mengeluh AS belum menyetujui pendanaan untuk pekerjaan renovasi penjara di Betlehem dan Nablus di Tepi Barat yang diduduki.
Pertemuan tersebut berlangsung ketika PA melancarkan serangan terhadap pejuang Palestina yang tergabung dalam Hamas dan Jihad Islam Palestina di Jenin. Pertempuran di kota Tepi Barat bagian utara, yang telah lama menjadi benteng perlawanan Palestina, telah menewaskan sedikitnya delapan orang, menurut laporan media setempat.
Operasi Keamanan
Seorang mantan pejabat intelijen AS mengatakan kepada Middle East Eye, permintaan PA untuk tambahan dana dan senjata masuk akal karena AS telah menekan Otoritas Palestina selama berbulan-bulan untuk meningkatkan operasi keamanan di Tepi Barat yang diduduki.
Menurut laporan media Israel, Koordinator Keamanan AS (USSC) untuk Israel dan Otoritas Palestina, Jenderal Michael Fenzel, bertemu dengan pejabat PA dan meninjau rencana mereka untuk menyerang Jenin.
AS telah memberikan bantuan keamanan kepada Otoritas Palestina sejak tahun 1990an. Setelah Intifada Kedua, mereka mendirikan USSC untuk melatih pasukan keamanannya.
Kalangan warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki menganggap PA sebagai pemerintahan korup dan kolaborator Israel.
