Pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar dinilai terlalu prematur

Merdeka.com - Para pengungsi Rohingya di Bangladesh direncanakan dipulangkan ke Myanmar mulai pekan depan. Namun Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok pembela hak asasi menyangsikan rencana repatriasi ini.

Sekitar 750 ribu warga Rohingya mengungsi dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, ke Bangladesh akibat kekerasan dilakukan militer dan massa bersenjata sejak Agustus lalu.

Pemerintah Bangladesh dan Myanmar pekan ini bertemu guna membahas pemulangan atau repatriasi warga Rohingya. Mereka akhirnya sepakat memulai proses repatriasi yang dijadwalkan berlangsung selama dua tahun.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kemarin mengatakan kepada wartawan, lembaga PBB UNHCR harus diizinkan untuk membantu menjamin proses pemulangan ini memenuhi standar internasional.

"Masih banyak yang harus dibangun dan perlu upaya besar rekonsiliasi untuk menjamin seluruh proses berjalan seperti seharusnya," kata Gutteres, seperti dilansir laman CBC, Kamis (18/1).

Lembaga Amnesty International bahkan menyebut proses pemulangan pengungsi ini terlalu prematur dan riskan.

"Dengan ingatan akan pemerkosaan, pembunuhan, dan penyiksaan masih segar di benak mereka, rencana kepulangan mereka ke Myanmar terlalu dini," kata Direktur Amnesty wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, James Gomez, dalam pernyataannya.

"Kerangka waktu pemulangan mereka yang ditetapkan hari ini dibuat tanpa berkonsultasi dengan para pengungsi Rohingya dan tidak ada jaminan mereka mau kembali secara sukarela," kata Gomez.

Ratusan pengungsi Rohingya kemarin menggelar aksi demonstrasi di Bangladesh sebagai tanda penolakan atas repatriasi yang direncanakan pemerintah Myanmar dan Bangladesh.

Mereka menolak dipulangkan lantaran situasi di Myanmar khususnya di desa mereka tinggal tidak lagi sama seperti dulu. Banyak pemukiman yang sudah dibakar habis oleh tentara dan massa. Mereka menuntut agar diberi kewarganegaraan dan jaminan keamanan sebelum dipulangkan kembali ke Negara Bagian Rakhine.

"Kami ingin zona aman di Arakan (Rakhine) sebelum repatriasi," kata seorang pengungsi bernama Mohibullah, dikutip dari AFP, Jumat (19/1).

"Kami ingin pasukan penjaga perdamaian PBB di Arakan, dan kami juga ingin hak asasi dan kewarganegaraan. Kami tidak ingin dipulangkan tanpa jaminan hidup," lanjutnya.

Pemerintah Myanmar mengatakan para pengungsi yang kembali nantinya akan diproses sebelum ditempatkan ke penampungan sementara selagi rumah mereka dibangun. Kamp sementara itu akan berada di Maungdaw, Negara Bagian Rakhine, dengan kapasitas 30 ribu orang di 625 bangunan.

Saat ini sebetulnya sudah ada kamp pengungsi di Myanmar. Juru bicara UNICEF Marixie Mercado awal bulan ini mengecam kondisi pengungsi di sana setelah melakukan kunjungan. Sebanyak 60 ribu anak yang tinggal di penampungan itu tidak mendapat perawatan kesehatan, mereka mengalami gizi buruk parah.

Harian the Daily Star menyebut militer Myanmar sudah mengirimkan daftar 1.300 nama kepada otoritas Bangladesh yang mereka klaim sebagai anggota militan Rohingya, ARSA.