Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perusahaan Terlibat Karhutla, Malaysia Ingin Buat UU Kualitas Lingkungan

Perusahaan Terlibat Karhutla, Malaysia Ingin Buat UU Kualitas Lingkungan Pemandangan Wilayah Malaysia Diselimuti Kabut Asap dari Indonesia. ©ABDUL HAKIM/AFP

Merdeka.com - Seorang anggota parlemen DAP mengatakan hari ini bahwa ia akan menulis surat kepada Jaksa Agung Tommy Thomas pada hari Senin, mendesak untuk mengeluarkan sertifikat di bawah Bagian 22 Pengadilan Peradilan ACT (CJA) untuk membuat Undang-undang Kualitas Lingkungan 1974 ekstrateritorial, Minggu (21/9).

Dilansir dari Malaymail, MP Klang Charles Santiago mengatakan hal ini untuk memberdayakan pemerintah federal untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan Malaysia yang ada di Indonesia yang anak perusahaannya dituduh terlibat dalam kejadian kabut asap melalui kegiatan tebang dan bakar hutan di Indonesia.

"Dengan demikian, saya berharap Jaksa Agung akan mempertimbangkan saran saya dan pemerintah Indonesia harus bekerja sama untuk menamai perusahaan-perusahaan Malaysia yang nakal atau tidak mungkin untuk menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial," katanya dalam sebuah pernyataan di sini.

Santiago juga mengatakan sangat mungkin bagi kekuatan yang berada di tangan Jaksa Agung untuk melakukan hal itu, mengutip pernyataan dua pengacara Surendra Ananth dan Datuk Gurdial Singh Nijar.

Santiago kemudian mengatakan Gurdial juga menunjukkan bahwa kekuatan esktrateritorial atas undang-undang bukan tanpa preseden sebagaimana dicatat dalam putusan Pengadilan AS pada tahun 2006 terhadap perusahaan Kanada karena mengeluarkan limbah berbahaya yang tidak diolah ke bagian Kanada dari sungai yang mengalir ke Negara Bagian AS dari Washington.

"Oleh karena itu Jaksa Agung dapat mendeklarasikan komisi pelanggaran seperti itu sebagai pelanggaran keamanan nasional sehingga memberikan yurisdiksi pengadilan Malaysia," tambahnya.

Pada 18 September lalu, Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad mengatakan, pemerintah dapat membuat undang-undang baru untuk membuat perusahaan Malaysia yang beroperasi di luar negara dan bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap kabut asap.

Namun Santiago mengatakan saran Dr Mahathir akan memakan waktu karena bersedia menunggu untuk melihat apakah perusahaan mengambil inisiatif untuk memadamkan api.

"Sekolah kami tetap tertutup dan orang-orang tersedak kabut asap. Banyak yang mengeluh batuk terus-menerus, infeksi tenggorokan dan mata yang melepuh," katanya.

Ia juga memberikan dukungan di belakang pawai Mogok Iklim Global hari ini yang akan diadakan di dekat Dataran Merdeka, dengan mengatakan baha penting bagi warga Malaysia untuk mendaftarkan keprihatian tentang bencana lingkungan.

Kebakaran di hutan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera diketahui bahwa setidaknya terdapat empat perusahaan asing yang terlibat, salah satunya milik Malaysia.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
6 Lokasi Karhutla di Sumsel Disegel, 5 di Antaranya Milik Perusahaan
6 Lokasi Karhutla di Sumsel Disegel, 5 di Antaranya Milik Perusahaan

Lahan milik perusahaan yang disegel luasnya mencapai ribuan hektare.

Baca Selengkapnya
Saat Jenderal TNI Khawatir Kebakaran Hutan Bikin Martabat Bangsa Jatuh di Negara Tetangga
Saat Jenderal TNI Khawatir Kebakaran Hutan Bikin Martabat Bangsa Jatuh di Negara Tetangga

"Jangan sampai hal kecil seperti karhutla menyebar ke negara tetangga membuat harga diri bangsa jatuh,"

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, Pelaku Pencemaran Udara Bisa Dipenjara Hingga Denda Rp3 Miliar
Hati-Hati, Pelaku Pencemaran Udara Bisa Dipenjara Hingga Denda Rp3 Miliar

Tingginya tingkat polusi udara di Indonesia, khususnya Jakarta, masih jadi perhatian pemerintah.

Baca Selengkapnya
Sikapi Putusan MK, Partai Buruh Bersiap Usung Anies di Pilkada Jakarta Bersama PDIP dan Hanura
Sikapi Putusan MK, Partai Buruh Bersiap Usung Anies di Pilkada Jakarta Bersama PDIP dan Hanura

Usai gugatan dikabulkan, Partai Buruh mempertimbangkan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta bersama PDIP dan Hanura.

Baca Selengkapnya
Menhut Raja Juli Bertemu Jaksa Agung, Siap Tindak Tegas Bisnis Ilegal di Kawasan Hutan
Menhut Raja Juli Bertemu Jaksa Agung, Siap Tindak Tegas Bisnis Ilegal di Kawasan Hutan

Fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah untuk kesejahteraan, dan keadilan, kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya
Nusron Ungkap 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa Izin Selama 8 Tahun
Nusron Ungkap 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa Izin Selama 8 Tahun

Penyelesaian masalah terhadap 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki hak guna usaha (HGU) tuntas pada Desember.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nada Tinggi, Jaksa Agung Ancam Pegawai Langgar Aturan
VIDEO: Nada Tinggi, Jaksa Agung Ancam Pegawai Langgar Aturan "Kalian yang Saya Tindak!"

Burhanuddin menegaskan, bagi pegawai Kejati dan Kejari yang melanggar hukum, langsung ditindak tegas.

Baca Selengkapnya
Menko Luhut: Ekspansi Bisnis yang Merugi Bukan Korupsi, Saya Tidak Sepakat Mantan Dirut Pertamina Dipenjara
Menko Luhut: Ekspansi Bisnis yang Merugi Bukan Korupsi, Saya Tidak Sepakat Mantan Dirut Pertamina Dipenjara

pemerintah tengah menyusun payung hukum bagi langkah ekspansi BUMN. Salah satunya PT Pertamina (Persero) ke beberapa sumber energi di luar negeri.

Baca Selengkapnya