Perusahaan Terlibat Karhutla, Malaysia Ingin Buat UU Kualitas Lingkungan
Merdeka.com - Seorang anggota parlemen DAP mengatakan hari ini bahwa ia akan menulis surat kepada Jaksa Agung Tommy Thomas pada hari Senin, mendesak untuk mengeluarkan sertifikat di bawah Bagian 22 Pengadilan Peradilan ACT (CJA) untuk membuat Undang-undang Kualitas Lingkungan 1974 ekstrateritorial, Minggu (21/9).
Dilansir dari Malaymail, MP Klang Charles Santiago mengatakan hal ini untuk memberdayakan pemerintah federal untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan Malaysia yang ada di Indonesia yang anak perusahaannya dituduh terlibat dalam kejadian kabut asap melalui kegiatan tebang dan bakar hutan di Indonesia.
"Dengan demikian, saya berharap Jaksa Agung akan mempertimbangkan saran saya dan pemerintah Indonesia harus bekerja sama untuk menamai perusahaan-perusahaan Malaysia yang nakal atau tidak mungkin untuk menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial," katanya dalam sebuah pernyataan di sini.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan? Penyelidikan mengenai satu di antara faktor kebakaran hutan adalah membakar lahan secara langsung oleh pemilik perusahaan sawit dengan tujuan pembukaan lahan baru.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Siapa yang mengajukan gugatan ke MK? Diketahui, ada 11 pihak yang menggugat aturan batas usia capres dan cawapres ke MK. Dengan sejumlah petitum.
-
Apa tujuan Pertamina menggandeng Kejaksaan? PT Pertamina Patra Niaga menandatangani Pakta Integritas dengan Kejaksaan Agung khususnya Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk mengawal proses pembangunan Terminal LPG di Bima, Nusa Tenggara Barat dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
Santiago juga mengatakan sangat mungkin bagi kekuatan yang berada di tangan Jaksa Agung untuk melakukan hal itu, mengutip pernyataan dua pengacara Surendra Ananth dan Datuk Gurdial Singh Nijar.
Santiago kemudian mengatakan Gurdial juga menunjukkan bahwa kekuatan esktrateritorial atas undang-undang bukan tanpa preseden sebagaimana dicatat dalam putusan Pengadilan AS pada tahun 2006 terhadap perusahaan Kanada karena mengeluarkan limbah berbahaya yang tidak diolah ke bagian Kanada dari sungai yang mengalir ke Negara Bagian AS dari Washington.
"Oleh karena itu Jaksa Agung dapat mendeklarasikan komisi pelanggaran seperti itu sebagai pelanggaran keamanan nasional sehingga memberikan yurisdiksi pengadilan Malaysia," tambahnya.
Pada 18 September lalu, Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad mengatakan, pemerintah dapat membuat undang-undang baru untuk membuat perusahaan Malaysia yang beroperasi di luar negara dan bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap kabut asap.
Namun Santiago mengatakan saran Dr Mahathir akan memakan waktu karena bersedia menunggu untuk melihat apakah perusahaan mengambil inisiatif untuk memadamkan api.
"Sekolah kami tetap tertutup dan orang-orang tersedak kabut asap. Banyak yang mengeluh batuk terus-menerus, infeksi tenggorokan dan mata yang melepuh," katanya.
Ia juga memberikan dukungan di belakang pawai Mogok Iklim Global hari ini yang akan diadakan di dekat Dataran Merdeka, dengan mengatakan baha penting bagi warga Malaysia untuk mendaftarkan keprihatian tentang bencana lingkungan.
Kebakaran di hutan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera diketahui bahwa setidaknya terdapat empat perusahaan asing yang terlibat, salah satunya milik Malaysia.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Lahan milik perusahaan yang disegel luasnya mencapai ribuan hektare.
Baca Selengkapnya"Jangan sampai hal kecil seperti karhutla menyebar ke negara tetangga membuat harga diri bangsa jatuh,"
Baca SelengkapnyaTingginya tingkat polusi udara di Indonesia, khususnya Jakarta, masih jadi perhatian pemerintah.
Baca SelengkapnyaUsai gugatan dikabulkan, Partai Buruh mempertimbangkan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta bersama PDIP dan Hanura.
Baca SelengkapnyaFokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah untuk kesejahteraan, dan keadilan, kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
Baca SelengkapnyaPenyelesaian masalah terhadap 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki hak guna usaha (HGU) tuntas pada Desember.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menegaskan, bagi pegawai Kejati dan Kejari yang melanggar hukum, langsung ditindak tegas.
Baca Selengkapnyapemerintah tengah menyusun payung hukum bagi langkah ekspansi BUMN. Salah satunya PT Pertamina (Persero) ke beberapa sumber energi di luar negeri.
Baca Selengkapnya