Saudi Tolak Resolusi Senat AS Untuk Kecam Pangeran Saudi Terkait Skandal Khashoggi
Merdeka.com - Arab Saudi menolak resolusi yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Senat Amerika Serikat tentang skandal kematian wartawan Jamal Khashoggi. Dalam resolusi itu, Senat AS mengutuk Pangeran Saudi Muhammad bin Salman yang dianggap sebagai dalang dari pembunuhan Khashoggi.
Pihak Saudi menegaskan bahwa pembunuhan terhadap Khashoggi adalah kejahatan yang tidak mencerminkan nilai kerajaan. Oleh karena itu, mereka menganggap tuduhan Senat AS terhadap Pangeran Muhammad adalah hal yang sama sekali tidak berdasar.
"Kerajaan Arab Saudi menentang posisi Senat AS yang didasarkan pada klaim dan tuduhan di mana tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Resolusi ini memberikan gangguan yang jelas terhadap urusan internal kerajaan, dan melemahkan peran Saudi di kawasan dan internasional," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, dikutip dari Reuters, Senin (17/12).
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Mengapa klaim tersebut diragukan? Dalam artikel juga tidak ditemukan adanya narasi yang menyebut Jokowi dan Listyo SIgit mencopot Polda Jabar karena membatalkan sidang tersangka Pegi.
-
Kenapa TNI AD membantah klaim pelaku? Narasi dalam video yang diunggah pelaku dalam video bahwa pelaku memiliki hubungan kerabat dengan Mayjen TNI Rifky Nawawi adalah tidak benar,' kata Kristomei saat dihubungi, Minggu (28/4).
-
Bagaimana Hadi Tjahjanto membantah klaim Mahfud? “Redistribusi tanah sudah dilaksanakan sejak 1961, setelah Undang-Undang Pokok Agraria keluar. Dari 1961 sampai 2014, kita (pemerintah) sudah mensertifikatkan sebanyak 2,79 juta bidang tanah,“ kata Hadi usai mendampingi Presiden Jokowi membagikan 3 ribu sertifikat tanah di Wonosobo, Jawa Tengah pada Senin (22/1/2024). “Kemudian, dilanjutkan oleh Pak Jokowi dari 2015 sampai 2023, itu sudah sertifikatkan 2,96 juta bidang dalam waktu 8 tahun. Sehingga, setiap tahun kita keluarkan 424 ribu bidang sertifikat. Ini artinya lebih baik dibandingkan selama 52 tahun dari 1961 sampai 2014, karena sistemnya juga lebih bagus,“ Dengan demikian, Hadi menyatakan bahwa data Mahfud MD tidak relevan. “Saya menyampaikan sesuai data dan masyarakat yang sudah menerima,“ ujar dia.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Siapa yang membantah klaim Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
"Sebelumnya kami telah menegaskan bahwa pembunuhan warga kami, Jamal Khashoggi, adalah kejahatan yang sangat brutal dan tentunya tidak mencerminkan kebijakan kerjaan dan institusi-institusinya," tambah pernyataan itu.
Sebelumnya, Senat AS mengeluarkan resolusi tentang kasus Khashoggi yang ditujukan juga untuk memberikan efek tekanan kepada Presiden Donald Trump yang kerap membela Saudi setelah kasus pembunuhan ini merebak. Dalam resolusi itu juga Senat meminta agar AS menghentikan dukungan terhadap Saudi dalam perang Yaman.
Resolusi untuk mengecam Pangeran Muhammad datang dari Senator dari Partai Republik Bob Corker dari Tennessee. Dalam resolusi ini tertera bahwa Senat yakin Pangeran Muhammad bin Salman bertanggung jawab atas pembunuhan Jamal Khashoggi dan menyerukan pemerintah kerajaan Saudi untuk bertanggung jawab serta membuat semua orang terlibat dalam pembunuhan juga bertanggung jawab.
(mdk/ias)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK akan mempelajari putusan hakim PN Jaksel yang mengabulkan sebagian gugatan praperadilan tersangka Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor
Baca SelengkapnyaPenggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaKPK masih akan mendalami berbagai informasi serta tidak menutup kemungkinan untuk menerbitkan sprindik baru.
Baca SelengkapnyaSehingga, permohonan yang disampaikan Anies-Muhaimin tak relevan.
Baca SelengkapnyaGus Muhdlor sebagai tersangka adalah sah menurut hukum
Baca SelengkapnyaKeputusan Afrizal itu membuat Paman Birin sapaan Sahbirin Noor bebas dari jeratan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca SelengkapnyaDugaan itu dikuatkan dengan penyidik lembaga antirasuah beberapa waktu lalu tengah gencar-gencarnya mencari Sahbirin Noor namun tidak kunjung membuahkan hasil.
Baca SelengkapnyaKuasa hukum korban menegaskan, pelaporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan proses pemilihan rektor Universitas P
Baca SelengkapnyaOtto juga menyebut tidak ada satupun perbuatan dari paslon 02 yang dipersoalkan oleh tim AMIN.
Baca SelengkapnyaSementara itu, dua hakim terlapor lainnya yang memutus putusan sela tersebut tidak terbukti melanggar KEPPH
Baca SelengkapnyaDalam salah pertimbangannya, disebut Saldi membantah adanya komunikasi atau kesepakatan dengan PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnya