Follow
Sebelas pangeran Arab Saudi ditangkap karena berdemo menentang dekrit
Merdeka.com - Aparat keamanan Kerajaan Arab Saudi dikabarkan menangkap sebelas pangeran karena berunjuk rasa di istana. Mereka menuntut supaya Raja Salman tidak menerbitkan dekrit berisi aturan menghentikan subsidi tagihan air dan listrik bagi keluarga kerajaan.
Dilansir dari Reuters, Sabtu (6/1), sebelas pangeran itu dikabarkan berkumpul dan berdemonstrasi di Istana Qasr al-Hukm. Selain menuntut pembatalan dekrit, mereka meminta kompensasi karena salah satu kerabat dijatuhi hukuman mati.
"Mereka sudah diminta pergi tapi menolak. Akhirnya kerajaan memerintahkan pasukan menangkap mereka. Mereka dibawa ke Penjara al-Hayar dan menunggu proses pengadilan," kata sumber.
-
Kenapa Arab Saudi melakukan embargo minyak? Ini adalah balasan bagi AS yang selama perang Yom Kippur terus menerus mengirimkan senjata ke Israel untuk melawan negara-negara Arab.
-
Apa yang terjadi di Arab Saudi? Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan fenomena salju yang turun di tengah padang pasir di wilayah Al-Jaws di Arab Saudi.
-
Siapa yang mengajak boikot di Sumatera Utara? Melansir dari laman BBC, sebuah organisasi yang cukup populer untuk mengajak menolak produk Israel ialah Gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) Indonesia.
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Kenapa orang-orang di Sumatera Utara melakukan boikot? Seruan untuk memboikot produk-produk yang berafiliasi atau mendukung Israel akhir-akhir ini ramai di media sosial. Hal ini sebagai bentuk protes terhadap Israel yang terus melancarkan serangan terhadap warga Palestina.
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
Sampai saat ini identitas sebelas pangeran Saudi ditangkap karena berunjuk rasa itu masih dirahasiakan. Namun, kabarnya salah satu pangeran berinisial SAS.
Pada 2017 lalu Komisi Pemberantasan Korupsi Arab Saudi dipimpin Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman menangkap sejumlah anggota kerajaan, salah satunya Pangeran Alwalid bin Talal, beserta beberapa pengusaha, bankir, hingga pengacara karena diduga korup. Keluarga kerajaan itu ditahan di hotel bintang lima, Ritz, di Ibu Kota Riyadh. Beberapa sudah dibebaskan setelah setuju membayar ganti rugi.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jemaah umrah asal Aljazair dan Inggris mengaku ditangkap oleh otoritas Saudi ketika menunjukkan solidaritas dan berdoa untuk warga Gaza di Palestina.
Baca Selengkapnya
Deretan hal menarik yang terjadi di tengah aksi demonstrasi tolak pengesahan RUU Pilkada di gedung DPR RI.
Baca Selengkapnya
Massa melempari Habiburokhman dengan botol-botol air mineral. Peristiwa ini terjadi saat Habiburokhman menemui pendemo.
Baca Selengkapnya
Reaksi polisi kabur diskak advokat karena debat keras soal halangi bantuan hukum untuk para demonstran yang ditangkap.
Baca Selengkapnya
Mayor Dedi mengajak 13 prajurit lainnya menggeruduk Polrestabes Medan.
Baca Selengkapnya
Tentara Saudi Diizinkan Bunuh Warga Desa yang Menolak Digusur untuk Pembangunan Kota Futuristik Neom
Baca Selengkapnya
Para demonstran menyoroti putusan MK, upaya revisi UU Pilkada, Bawaslu, hingga statement Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadiala terkait raja Jawa.
Baca Selengkapnya
Pada aksi yang kelima ini jumlah massa terlihat semakin sedikit dan anak-anak yang ikut juga semakin berkurang.
Baca Selengkapnya
Ratusan massa terdiri dari pelbagai elemen masyarakat itu melakukan demonstrasi di depan gedung DPR sejak Kamis (22/8) pagi.
Baca Selengkapnya
Ratusan warga Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar, Jalan Sudirman, Padang, Rabu (2/8).
Baca Selengkapnya
Negara-Negara Arab dan Muslim Kumpul di Saudi, Serukan Sanksi Bagi Israel atas Kejahatan Perang di Gaza
Baca Selengkapnya
Ke-50 orang yang segera dibebaskan itu dipastikan tidak terlibat tindak pidana berat saat kericuhan di sekitar gedung DPR, Kamis (22/8).
Baca Selengkapnya