'Sepak Terjang' Donald Trump Hingga Dimakzulkan DPR AS di 2019

Merdeka.com - Catatan sejarah Amerika Serikat di 2019 ditandai dengan peristiwa pemakzulan Presiden Donald Trump oleh DPR AS.

Donald Trump menjadi presiden ketiga Amerika Serikat (AS) dalam sejarah yang dimakzulkan DPR pada 19 Desember lalu. Pemakzulan ini akan berlanjut ke persidangan di Senat yang akan memutuskan apakah dia akan tetap menjabat atau lengser.

DPR mendasari keputusannya pada dua dakwaan dalam pemungutan suara - penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres dalam proses penyelidikan.

Hampir semua anggota Demokrat memilih dua dakwaan tersebut dan semua anggota Republik menentang.

Trump sendiri mengakui dia menghalangi bantuan militer untuk Ukraina senilai hampir USD 400 juta. Di saat yang sama, dia berbincang lewat telepon dengan presiden Ukraina yang baru, Volodymyr Zelensky.

Seperti Trump, Zelensky juga adalah mantan bintang televisi. Dia seorang bekas komedian dengan 8,5 juta pengikut di Instagram. Zelensky memenangkan jabatan presiden Ukraina April lalu.

Dalam telepon itu, Trump menekan Zelensky untuk menyelidiki calon kuat pesaing politiknya dalam pilpres tahun depan, Joe Biden.

Calon lawan Trump di Pilpres Tahun Depan

Seorang pembocor rahasia dari komunitas intelijen yang berkomunikasi dengan sumber Gedung Putih soal percakapan telepon itu menuding Trump memanfaatkan kekuasaannya untuk meraih keuntungan dari negara asing dalam pilpres 2020.

Ketika pembicaraan telepon Trump-Zelensky terjadi, survei-survei menunjukkan Biden adalah sosok kandidat terkuat Demokrat. Jika terpilih maka dia akan berhadapan dengan Trump untuk perebutan kursi presiden pada November tahun depan. Sejumlah jajak pendapat menyebut Biden akan memenangkan pilpres.

Singkatnya, Trump menuding Biden menyalahgunakan kekuasaannya ketika menjabat. Trump menyebut Biden menekan Ukraina untuk menghentikan penyelidikan kasus kriminal yang melibatkan putranya, Hunter.

Dalam kasus ini peran Hunter berhubungan dengan jabatannya di dewan Burisma, perusahaan gas Ukraina, yang sudah dijalaninya selama lima tahun sejak 2014.

Ketika Joe Biden menjabat wakil presiden, jaksa senior Ukraina tengah menyelidiki Burisma tapi kemudian dihentikan. Trump dan antek-anteknya menyebut Joe Bidenlah sosok yang mendorong agar si jaksa senior Ukraine dipecat.

Namun sejauh ini tidak ada bukti pelanggaran hukum yang dilakukan Huter Biden dan jaksa Ukraina yang menggantikan pendahulunya yang dipecat mengatakan kepada BBC, tidak ada alasan bagi Ukraina untuk menyelidiki Biden dan kasus korupsi yang melibatkan Burisma terjadi sebelum Hunter menjabat sebagai anggota dewan di perusahaan gas itu.

Pembocor Rahasia

Sedikitnya sudah dua orang pembocor rahasia yang bersuara. Yang pertama adalah orang yang menulis surat kepada Senat pada 12 Agustus mengungkapkan kekhawatirannya atas pembicaraan telepon Trump dengan presiden Ukraina pada 25 Juli.

Pembocor rahasia juga menduga Gedung Putih tidak membuka seluruhnya isi percakapan telepon Trump dengan Zelensky dan transkrip pembicaraan tidak disimpan dengan sistem komputer seperti biasanya.

Yang kita ketahui pembocor rahasia nomor 1 itu adalah seorang pejabat intelijen AS atau setidaknya masih menjabat ketika dia menulis suratnya. Mereka mengatakan dalam surat kepada Senat itu bahwa mereka tidak bekerja di Gedung Putih tapi sudah jelas mereka punya hubungan dengan orang-orang yang bekerja di Gedung Putih. Media AS melaporkan para pembocor rahasia itu adalah pejabat yang pernah bekerja di Gedung Putih.

Pengacara para pembocor rahasia itu mengatakan pembocor rahasia kedua juga berasal dari komunitas intelijen.

Perlawanan Trump

DPR memutuskan pemakzulan setelah melalui proses penyelidikan dan pembahasan selama 85 hari. Pengumuman pemakzulan disiarkan secara langsung pada Rabu (18/12) malam waktu AS. Ketua DPR AS, Nancy Pelosi menyampaikan pihaknya tak punya pilihan lain kecuali memakzulkan Trump karena berbagai tindakannya yang ceroboh.

"Selama berabad-abad rakyat Amerika berjuang dan mati demi membela demokrasi bagi rakyatnya, tapi sangat sedih sekarang visi pendiri republik kita terancam karena tindakan Gedung Putih," jelasnya, seperti dikutip dari BBC, Kamis (19/12).

"Jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan mengabaikan kewajiban kita. Ini menyedihkan tindakan kecerobohan Trump membuatnya harus dimakzulkan. Tak ada pilihan lain," lanjutnya.

Selain Trump, dua presiden lainnya yang pernah dimakzulkan dan menghadapi sidang Senat adalah Andrew Johnson dan Bill Clinton.

Beberapa jam sebelum DPR AS menggelar pemungutan suara untuk menyetujui pemakzulan Trump, dia mengatakan di Twitter seolah tidak percaya hal buruk ini terjadi padanya dan meminta para pendukung mendoakannya.

"Kalian percaya saya akan dimakzulkan hari ini oleh kubu Kiri Radikal, Demokrat Tak Berbuat, dan SAYA TIDAK BERBUAT SALAH," kata Trump dalam kicauannya di Twitter.

"Parah sekali. Baca transkripnya. Ini harusnya tidak pernah terjadi terhadap presiden lainnya. Doakan!"

Pada malam menjelang pemungutan suara di DPR, Trump menulis surat kepada Ketua DPR Nancy Pelosi, menuduh kubu Demokrat mengumumkan perang terbuka melawan Demokrasi Amerika.

"Saya ingin menyampaikan protes terkeras saya terhadap upaya pemakzulan partisan oleh kubu Demokrat di DPR," tulis Trump dalam surat sepanjang enam halaman yang diwarnai sedikitnya delapan tanda seru. "Pemakzulan ini adalah pelanggaran inkonstitusional oleh anggota parlemen Demokrat, tidak pernah terjadi dalam hampir 2,5 abad sejarah legislatif Amerika."

Kecil Kemungkinan Trump akan Lengser

Hasil pemungutan suara, hampir semua anggota Demokrat setuju dengan dua dakwaan tersebut dan semua anggota Republik menentang. Pemungutan suara untuk pasal pertama pemakzulan yaitu penyalahgunaan kekuasaan, 230 anggota DPR setuju dan 197 menolak. Untuk dakwaan menghalangi Kongres, 229 anggota DPR setuju dan 198 menolak.

Namun Trump tidak langsung lengser dari kursi presiden. Dia masih akan melalui tahap selanjutnya, yaitu sidang Senat. Nasibnya akan ditentukan di sidang Senat.

Dilansir dari BBC, Kamis (19/12), tahap pertama adalah DPR melakukan pemungutan suara atas pasal-pasal yang menjadi dasar seorang presiden bisa dimakzulkan. Jika pasal-pasal tersebut telah ditetapkan, para anggota DPR akan melakukan pemungutan suara.

Jika kurang dari 51 persen anggota DPR tak setuju pemakzulan, maka presiden akan tetap menjabat atau prosesnya tak bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Namun jika mayoritas atau 51 persen anggota DPR setuju pemakzulan, maka akan berlanjut ke sidang Senat.

Setelah tahapan berlanjut di sidang Senat, akan kembali dilakukan pemungutan suara. Jika presiden dinyatakan bersalah atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya hanya oleh 2/3 dari seluruh anggota Senat, maka presiden akan tetap menjabat sampai habis masa jabatannya. Jika 67 persen anggota Senat menyatakan presiden bersalah, maka presiden akan lengser dan digantikan wakil presiden.

Senat AS saat ini dikuasai Partai Republik, yang merupakan partai pengusung Trump dalam Pilpres 2016 lalu. Ketua Senat Republik Mitch McConnell pekan lalu mengatakan para senator Republik akan melakukan upaya "koordinasi total" dengan tim presiden selama persidangan di tingkat Senat. Karena itulah dinilai sangat sulit bisa melengserkan Trump.