Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Profil

Eva Kusuma Sundari

Profil Eva Kusuma Sundari | Merdeka.com

Eva Kusuma Sundari, wanita kelahiran Nganjuk 45 tahun lalu itu merupakan sosok politikus perempuan yang kerap bersuara di parlemen. Pernyataannya lugas dan tak jarang usulannya menjadi jalan keluar dalam rapat-rapat yang kerap bersitegang dalam dua arus yang saling berhadapan.

Latar belakangnya sebagai pengajar di kampus serta pengalamannya di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) jelas mempengaruhi gaya dan cara Eva berpolitik. Dia pernah jadi dosen, lalu aktif di LSM, kemudian aktif di PDI Perjuangan.

Eva termasuk politikus DPR yang sadar dengan pendidikan. Eva menambahkan pendidikan Strata Satu (S-1) di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya (1991). Tingkat magister dia tempuh dua kali, dua-duanya di luar negeri yakni lulus 1996 di The Hague The Netherlands dan di University of Nottingham, United Kingdom (UK)
(2000).

Sosok Eva terbilang unik. Kendati orang tuanya merupakan aktivis Partai Golkar, namun dia memilih bergabung ke PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri. Dia mengaku tidak ada rencana dari awal untuk masuk ke partai ini.

Ketika disinggung perannya sebagai politisi perempuan DPR yang cukup vokal, Eva dengan merendah menepis pandangan tersebut. Ia mengingatkan saat ini susah banyak aktivis perempuan yang memang cukup vokal di
parlemen. Penyebabnya, Eva melihat proses rekrutmen calon anggota DPR tidak ideal dilakukan oleh partai politik.

Salah satunya rekrutmen dengan model koneksi dinasti menjadi penyebabnya.
Anggota Komisi Hukum DPR ini mengaku pekerjaan yang dirasa paling monumental selama menjadi anggota DPR saat dirinya bersama rekan-rekannya memperjuangkan keberadaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai alat kelengkapan DPR yang tertuang dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di sisi lain, di turut serta memperjuangkan penambahan anggaran untuk item trafficking di Kejaksaan. Salah satunya untuk pelatihan jaksa
terkait pengetahuan trafficking.

Selain sadar pendidikan formal, Eva juga termasuk politisi yang kerap mengikuti pelatihan-pelatihan tekait isu perempuan dan anggaran. Seperti sepanjang 2008 Eva mengikuti pelatihan Public Account Committee , Effective Budget Scrutiny dan Public Finance Management. Pada 2007, Eva juga terlibat pelatihan Global Woman Leadership di
Washington.

Tidak hanya melakukan tugas konstitusional seperti soal legislasi dan anggaran, Eva juga termasuk politisi yang kerap terjun langsung melakukan advokasi kepada masyarakat. Dia sering terlibat beberapa isu aktual aktif.

Riset dan analisis oleh Vizcardine Audinovic

Profil

  • Nama Lengkap

    Eva Kusuma Sundari SE, MSi, MEc

  • Alias

    Eva Sundari

  • Agama

    Islam

  • Tempat Lahir

    Nganjuk

  • Tanggal Lahir

    1965-10-08

  • Zodiak

    Balance

  • Warga Negara

  • Biografi

    Eva Kusuma Sundari, wanita kelahiran Nganjuk 45 tahun lalu itu merupakan sosok politikus perempuan yang kerap bersuara di parlemen. Pernyataannya lugas dan tak jarang usulannya menjadi jalan keluar dalam rapat-rapat yang kerap bersitegang dalam dua arus yang saling berhadapan.

    Latar belakangnya sebagai pengajar di kampus serta pengalamannya di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) jelas mempengaruhi gaya dan cara Eva berpolitik. Dia pernah jadi dosen, lalu aktif di LSM, kemudian aktif di PDI Perjuangan.

    Eva termasuk politikus DPR yang sadar dengan pendidikan. Eva menambahkan pendidikan Strata Satu (S-1) di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya (1991). Tingkat magister dia tempuh dua kali, dua-duanya di luar negeri yakni lulus 1996 di The Hague The Netherlands dan di University of Nottingham, United Kingdom (UK)
    (2000).

    Sosok Eva terbilang unik. Kendati orang tuanya merupakan aktivis Partai Golkar, namun dia memilih bergabung ke PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri. Dia mengaku tidak ada rencana dari awal untuk masuk ke partai ini.

    Ketika disinggung perannya sebagai politisi perempuan DPR yang cukup vokal, Eva dengan merendah menepis pandangan tersebut. Ia mengingatkan saat ini susah banyak aktivis perempuan yang memang cukup vokal di
    parlemen. Penyebabnya, Eva melihat proses rekrutmen calon anggota DPR tidak ideal dilakukan oleh partai politik.

    Salah satunya rekrutmen dengan model koneksi dinasti menjadi penyebabnya.
    Anggota Komisi Hukum DPR ini mengaku pekerjaan yang dirasa paling monumental selama menjadi anggota DPR saat dirinya bersama rekan-rekannya memperjuangkan keberadaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai alat kelengkapan DPR yang tertuang dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di sisi lain, di turut serta memperjuangkan penambahan anggaran untuk item trafficking di Kejaksaan. Salah satunya untuk pelatihan jaksa
    terkait pengetahuan trafficking.

    Selain sadar pendidikan formal, Eva juga termasuk politisi yang kerap mengikuti pelatihan-pelatihan tekait isu perempuan dan anggaran. Seperti sepanjang 2008 Eva mengikuti pelatihan Public Account Committee , Effective Budget Scrutiny dan Public Finance Management. Pada 2007, Eva juga terlibat pelatihan Global Woman Leadership di
    Washington.

    Tidak hanya melakukan tugas konstitusional seperti soal legislasi dan anggaran, Eva juga termasuk politisi yang kerap terjun langsung melakukan advokasi kepada masyarakat. Dia sering terlibat beberapa isu aktual aktif.

    Riset dan analisis oleh Vizcardine Audinovic

  • Pendidikan

    • S-2 Economics and Development Economics, Faculty of Ekonomics, University of Nottingham, Inggirs, 2000.
    • S-2 Politics of Alternative Development Strategy, Institut of Social Studies, The Hague Belanda, 1996.
    • S-1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.

  • Karir

    • Anggota Steering Commitee Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), 2005.
    • Divisi Pendidikan Kaukus Perempuan Jawa Timur, 1998-sekarang.
    • Anggota Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), 1998-sekarang.
    • Anggota Komisi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (Komisi XI) DPR-RI.

  • Penghargaan

Geser ke atas Berita Selanjutnya