![Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi Serahkan LHKPN ke KPK](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/photonews/2019/01/23/1042899/540x270/20190123163107-ketua-dprd-dki-jakarta-prasetio-edi-marsudi-serahkan-lhkpn-ke-kpk-001-n-efendi.jpg)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi usai menyerahkan LHKPN di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/1). Para pejabat negara dan calon legislatif (Caleg) wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.
KPK
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi usai menyerahkan LHKPN di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/1). Para pejabat negara dan calon legislatif (Caleg) wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memberikan keterangan kepada wartawan usai menyerahkan LHKPN di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/1).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memberikan keterangan kepada wartawan usai menyerahkan LHKPN di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/1).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memberikan keterangan kepada wartawan usai menyerahkan LHKPN di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/1).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memberikan keterangan kepada wartawan usai menyerahkan LHKPN di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/1).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memberikan keterangan kepada wartawan usai menyerahkan LHKPN di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/1).
Para pejabat negara dan calon legislatif (Caleg) wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.
Nurul Ghufron terbukti menggunakan kewenangan sebagai pimpinan KPK untuk keperluan pribadi
Baca SelengkapnyaKPK telah menyetorkan ke kas negara uang rampasan Rafael Alun sejumlah Rp40,5 miliar
Baca SelengkapnyaCalon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKPK meminta agar Rocky Gerung bisa melaporkan apa yang diketahuinya.
Baca SelengkapnyaLaporan juga dilimpahkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, bukan pada Direktorat Gratifikasi.
Baca SelengkapnyaSelain membuat laporan ke Bareskrim Polri, Ghufron juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan judicial review di Mahkamah Agung.
Baca SelengkapnyaSanksi ini diberikan karena Ghufron membantu salah seorang ASN Kementerian Pertanian (Kementan) dimutasikan dari pusat ke daerah.
Baca SelengkapnyaPerubahan sikap KPK dalam waktu dekat saat memproses laporan dugaan gratifikasi yang melibatkan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.
Baca SelengkapnyaKPK beralasan tidak ingin mengganggu proses Pilkada Situbondo dan tidak ingin proses hukum dijadikan alat politik.
Baca SelengkapnyaMantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan dua analisa terkait batalnya KPK memanggil Kaesang.
Baca SelengkapnyaPerbuatan Gazalba Saleh disebut merusak kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung RI
Baca SelengkapnyaIa menegaskan bahwa KPK tidak ada pembatalan mengenai klarifikasi atas dugaan gratifikasi.
Baca Selengkapnya