Massa yang tergabung dalam Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana, Jakarta, Jumat (13/9). Dalam aksinya, mereka mendukung Presiden Jokowi dan DPR RI merevisi Undang-Undang KPK dalam rangka memperkuat langkah pemberantasan korupsi.
Massa Dukung Jokowi Setujui Revisi UU KPK
Jokowi
Mereka juga mendukung keberadaan Dewan Pengawas KPK agar KPK tetap independen dan bebas dari intervensi politik.
Massa yang tergabung dalam Masyarakat Penegak Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana, Jakarta, Jumat (13/9).
Massa yang tergabung dalam Masyarakat Penegak Demokrasi membawa poster dan mawar saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana, Jakarta, Jumat (13/9).
Massa yang tergabung dalam Masyarakat Penegak Demokrasi membawa poster bertuliskan 'Bubarkan WP KPK' saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana, Jakarta, Jumat (13/9).
Ridwan Kamil tak mencoblos di Jakarta, dia beralasan kondisi seperti itu juga pernah dilakukan Jokowi.
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan bahwa ada kemungkinan David Glen akan hadir sebagai saksi dalam sidang tersebut
Baca SelengkapnyaKPK menarget pemulihan keuangan negara atau asset recovery KPK tahun 2024 adalah Rp400 miliar.
Baca SelengkapnyaCak Imin pun optimistis Ridwan Kamil dan Ahmad Luthfi akan menang, usai Jokowi menyatakan dukungan dan turun kampanye.
Baca SelengkapnyaMenteri Agama RI Nasaruddin Umar melaporkan penerimaan gratifikasi dalam bentuk sejumlah barang ke Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi
Baca SelengkapnyaDi setiap uang rupiah, selain sebagai alat pembayaran, tersemat makna dan narasi kebangsaan.
Baca SelengkapnyaPilkada Solo 2024 mempertemukan paslon Teguh-Bambang (PDIP) dan Respati-Astrid (KIM Plus) yang didukung Jokowi, dengan 41,7% pemilih masih bimbang.
Baca SelengkapnyaMantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap berharap operasi tangkap tangan tidak dihapus.
Baca SelengkapnyaNiat pensiun dari percaturan politik Tanah Air, Jokowi malah muncul kembali di Pilkada 2024 dengan 'open jastip' dukungan kepada calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaKPK menangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
Baca SelengkapnyaKPK menangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dalam kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu
Baca SelengkapnyaKelima pimpinan KPK yang baru terpilih memiliki pengalaman yang berbeda-beda.
Baca Selengkapnya