Pengunjuk rasa dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia melakukan aksi teatrikal menolak kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (11/11). Mereka meminta Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada seluruh segmen peserta yang akan berlaku per tanggal 1 Januari 2020.
Aksi Teatrikal Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
BPJS
Pengunjuk rasa dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia melakukan aksi teatrikal menolak kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (11/11).
Pengunjuk rasa dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia melakukan aksi teatrikal menolak kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (11/11).
Pengunjuk rasa dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia menolak kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (11/11).
BPJS Kesehatan senantiasa melakukan pembinaan dan terus memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk menyalurkan ide kreatif.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan kesehatan gratis saat ulang tahun tidak hanya mencakup cek tensi, tetapi juga meliputi berbagai jenis pemeriksaan lainnya sesuai usia.
Baca SelengkapnyaSupervisi ini mencakup pemeriksaan dan peninjauan langsung di Klinik Polda Sulawesi Utara dan Rumah Sakit Bhayangkara Manado.
Baca SelengkapnyaAli Ghufron Mukti mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena tantangan yang dihadapi di depan cukup berat.
Baca SelengkapnyaMulai 1 November 2024, setiap pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia diwajibkan untuk menunjukkan bukti keanggotaan aktif BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan pernah menjadi sorotan tajam karena terjadi defisit anggaran. Belum lagi soal pelayanan untuk peserta BPJS di rumah sakit.
Baca SelengkapnyaPenekanan pada implementasi bertahap ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan transisi yang mulus bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaPemohon SIM didorong untuk terdaftar dan aktif sebagai peserta JKN, sehingga dalam situasi darurat, akses layanan kesehatan selalu tersedia.
Baca SelengkapnyaAhmad Ali-Abdul Karim Aljufri berjanji melunasi tunggakan BPJS Kesehatan warga Sulteng.
Baca SelengkapnyaDirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron menilai positif wacana kepala daerah yang ingin menggratiskan biaya BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaKIS adalah program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaPBI BPJS dirancang khusus untuk masyarakat miskin yang membutuhkan dukungan dalam hal kesehatan.
Baca Selengkapnya