Sekelompok massa memajang poster bergambar Menteri Yasonna Laoly saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (30/12).
Aksi massa demo dualisme kepemimpinan parpol di Kemenkumham
Demo
Dalam aksinya, mereka menuntut terhadap pemerintahan Jokowi soal ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa konflik dualisme kepemimpinan partai politik.
Mereka juga menilai Menkumham Yasonna Laoly tidak netral dan merusak hukum di NKRI.
Suasana depan Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (30/12) tampak dipadati puluhan massa yang berorasi.
Personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan stakeholder terkait lainnya.
Baca SelengkapnyaKPK melakukan tindakan pencegahan ke luar negeri terhadap Ketua DPP PDIP Yasonna H Laoly (YHL) dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (HK)
Baca SelengkapnyaYasonna mengaku diminta memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP
Baca SelengkapnyaMereka menolak rencana pembangunan pemukiman di atas tanah negara eks Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) di Cimulang, Bogor.
Baca SelengkapnyaKPK telah memeriksa mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly
Baca SelengkapnyaSeleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kemenkumham di Bandung menampilkan kreativitas peserta CPNS.
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa yang berujung bentrok ini dipicu keputusan pemerintah Georgia untuk menangguhkan negosiasi terkait bergabungnya negara itu dengan Uni Eropa.
Baca SelengkapnyaKegagalan RUU Pelarangan Perdagangan Anjing dan Kucing masuk dalam Prolegnas menjadi sorotan aktivis hewan dalam Koalisi Dog Meat Free Indonesia.
Baca SelengkapnyaLalu lintas truk angkutan material proyek pembangunan di wilayah Pantura, Kabupaten Tangerang memicu kemarahan warga.
Baca SelengkapnyaNamun dalam perjalanan dicegah sejumlah aparat kepolisian, dan aksi pun dilakukan berjarak sekira 200 meter dari Markas Polda Banten.
Baca SelengkapnyaYayasan Griya Warada Banten yang memiliki arti Rumah Kasih Sayang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU 0016138, AH.01.04, TAHUN 2024
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan semua kantor Kementerian Koordinator dan Kementerian teknis nantinya akan berada di satu kompleks.
Baca Selengkapnya