Calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati memberi keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Kamis (26/9). Dalam keterangannya, Sudrajad membantah adanya aktivitas 'lobi toilet' yang melibatkan salah seorang anggota DPR Fraksi PKB saat pemilihan Hakim Agung.
Hakim Sudrajad bantah 'lobi toilet' dengan Bachrudin Nasori
komisi yudisial
Sudrajad Dimyati saat mendengarkan pertanyaan dari wartawan usai jalani pemeriksaan di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (26/9).
Sudrajad Dimyati saat menanggapi pertanyaan kepada wartawan usai jalani pemeriksaan di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (26/9).
Calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati saat membantah dugaan aktivitas 'lobi toilet' yang dilakukannya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (26/9).
Ekspresi Calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati saat mendengarkan pertanyaan wartawan usai jalani pemeriksaan di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (26/9).
Calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati memberi keterangan kepada wartawan usai jalani pemeriksaan di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (26/9).
KY juga terus berkoordinasi dengan MA dan Kejaksaan Agung untuk pendalaman kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi Yudisial, Amzulian Rifai mengatakan, karir 3 hakim tersebut bisa dikatakan berakhir.
Baca SelengkapnyaKomisi Yudisial mengulas persoalan etik yang bersinggungan dengan dugaan tindak pidana dengan Kejagung,
Baca SelengkapnyaKY juga akan menelusuri kemungkinan ada hakim-hakim lain yang terlibat dalam skandal suap Zarof.
Baca SelengkapnyaSalah satu contoh praktik mafia hukum yang banyak ditemukan di Bali, adalah mafia tanah.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KY, Siti Nurdjanah mengatakan, kedudukan hakim saat ini masih belum jelas.
Baca SelengkapnyaLangkah KY ini guna mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dari Majelis Hakim PK Mardani H Maming.
Baca Selengkapnya"KY harus mengawal kasus ini karena kekhawatiran masyarakat itu pasti didasarkan pada indikasi-indikasi yang kuat,“ kata Abdul Fickar
Baca SelengkapnyaDorongan ini muncul usai nama Hakim Ad Hoc Tipikor yang juga Majelis Hakim PK Mardani H Maming disorot publik.
Baca SelengkapnyaProses itu bermula pada pembahasan tahapan uji kelayakan dan kepatutan pada calon hakim agung usulan KY pada 19 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaKY mencontohkan, kebutuhan calon hakim agung pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu orang.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI, Rabu (28/8), sepakat tidak menyetujui 12 nama yang direkomendasikan KY
Baca Selengkapnya