Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tampak dikawal oleh dua petugas keamanan KPK saat tiba memenuhi panggilan penyidik di KPK, Jumat (6/12).
KPK kembali periksa Hakim MK, Anwar Usman
Mahkamah Konstitusi
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tampak didampingi staf MK saat menunggu panggilan tim penyidik KPK, Jumat (6/12).
Anwar Usman menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus suap sengketa Pilkada Lebak, Jumat (6/12).
Pemeriksaan Anwar sebagai saksi ini untuk tiga orang tersangka, yaitu Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Susi Tur Andayani dan Akil Mochtar.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tampak sedang menunggu panggilan tim penyidik KPK, Jumat (6/12).
Anwar Usman berbincang dengan staf MK saat menunggu panggilan penyidik KPK, Jumat (6/12).
Anwar Usman memegang sebuah buku saat menunggu panggilan penyidik KPK, Jumat (6/12).
Pengadilan Tinggi Malaysia menyatakan Rosmah Mansor bebas pada Kamis (19/12).
Baca SelengkapnyaKetua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria mengungkapkan alasan batal menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke MK.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Pramono Anung-Rano Karno, Todung Mulya Lubis apresiasi langkah dari tim Ridwan Kamil dan Suswono batal gugat hasil Pilkada Jakarta ke MK.
Baca SelengkapnyaDilansir dari situs resmi mkri.id, saat ini tercatat sudah ada 277 permohonan gugatan Pilkada 2024 yang dilayangkan ke MK. Dari 277 gugatan
Baca SelengkapnyaPramono mengatakan bakal menggandeng seluruh pihak termasuk Ridwan Kamil saat resmi dilantik jabat Gubernur Jakarta.
Baca SelengkapnyaPadahal sebelumnya, Tim Hukum RIDO Muslim Jaya Butar memastikan bakal tetap menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaSulteng dan Sumut di antaranya telah mengajukan permohonan sengketa ke MK.
Baca SelengkapnyaPelajari peran vital Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan menafsirkan konstitusi Indonesia. Pahami wewenang, tugas, dan fungsinya dalam sistem pemerintahan.
Baca SelengkapnyaDia tidak akan membiarkan hakim diiming-imingi sesuatu untuk mempengaruhi putusan.
Baca SelengkapnyaPendaftaran sengketa Pilkada 2024 bisa diajukan paling lambat tiga hari kerja setelah KPU menetapkan perolehan suara.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo menegaskan batas waktu pendaftaran sengketa pilkada adalah tiga hari kerja sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan
Baca Selengkapnya