Ditjen Pajak membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi cukup tinggi. Para pegawai pajak ini juga diharapkan mampu berdampingan dengan kemajuan teknologi.
Memilih SDM Ditjen Pajak yang berkualitas
Ditjen Pajak
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Dedi Rudaedi, mengatakan manajemen SDM Ditjen Pajak tidak bisa terlepas dari blue print manajemen SDM. Dimulai dari rekrutmen, pengembangan kepada pegawai, pola karier, dan penghargaan kepada pegawai. Semuanya menjadi satu mata rantai
Ditjen pajak berusaha untuk melakukan pola rekrutmen yang ketat dan membangun kompetensi para pegawai melalui pelatihan yang dilakukan secara berkala.
Sejumlah pelatihan yang dilakukan Ditjen Pajak adalah melalui pelatihan jangka pendek dan jangka panjang.
Kepala Pusdiklat Pajak, Imam Arifin, mengaku selalu mendiskusikan proses bisnis dengan rekan-rekan pegawai pajak terutama terkait wajib pajak. Seperti, rencana untuk melakukan diklat penggalian potensi besar-besaran yang diselenggarakan di 21 wilayah Indonesia.
Kepala Subdit Pengembangan Manajemen Kepegawaian Direktorat Kitsda, Farid Bachtiar, membenarkan bahwa akan ada rekrutmen besar-besaran di Ditjen Pajak. Rekrutmen pegawai khususnya di profesi AR dan Auditor.
Profesionalisme, kompetensi, dan integritas yang tinggi dari para pegawai pajak sangat dibutuhkan demi tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak.
Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif.
Baca SelengkapnyaKepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Etty Rachmiyanthi memberikan penjelasan. Menurutnya, ada beberapa poin yang harus disampaikan.
Baca SelengkapnyaKeresahan ini muncul setelah Dirjen Pajak mulai menagih pajak atas selisih Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaKanwil DJP Jakarta Selatan II meningkatkan pelayanan perpajakan yang inklusif bagi penyandang disabilitas lewat 'Laras'.
Baca SelengkapnyaModus itu dilakukan oleh pihak yang berpura-pura menjadi pegawai DJP lalu berkomunikasi dengan wajib pajak.
Baca SelengkapnyaData log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani bilang telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan kebocoran NPWP tersebut.
Baca SelengkapnyaPenerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak pinjaman online dan pajak SIPP.
Baca SelengkapnyaSurat perintah penahanan diterbitkan penyidik Polres Metro Bekasi Kota sejak 27 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaKejadian ini diketahui publik setelah salah satu rekan korban mengunggah rekaman CCTV ke media sosial.
Baca SelengkapnyaAturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca SelengkapnyaPenerimaan pajak dari usaha ekonomi digital seperti fintech, kripto, dan sebagainya.
Baca Selengkapnya