Ombudsman
Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo saat tiba menghadiri penyerahan rekomendasi izin hutan di Jakarta, Jumat (9/1). Ombudsman menyerahkan rekomendasi tentang permasalahan pelayanan publik di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) akibat terbitnya SK Menteri Kehutanan nomor: 463/MENHUT-II/2013 kepada sejumlah kementerian, pemerintah daerah, dan BPN untuk ditindaklanjuti.
Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (kiri) saat tiba menghadiri penyerahan rekomendasi izin hutan di Jakarta, Jumat (9/1).
Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana saat tiba menghadiri penyerahan rekomendasi izin hutan di Jakarta, Jumat (9/1).
Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana (kiri) dan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (kanan) saat menghadiri penyerahan rekomendasi izin hutan di Jakarta, Jumat (9/1).
Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana (tengah) saat menghadiri penyerahan rekomendasi izin hutan di Jakarta, Jumat (9/1).
Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana (kiri) dan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (tengah) saat menghadiri penyerahan rekomendasi izin hutan di Jakarta, Jumat (9/1).
Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana (kiri) dan Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (kanan) saat menghadiri penyerahan rekomendasi izin hutan di Jakarta, Jumat (9/1).
Ombudsman berharap pemerintah melindungi tenaga kerja serta industri nasional.
Baca Selengkapnya
Ombudsman menemukan beberapa demonstran mengalami luka-luka diduga dipukul oknum kepolisian
Baca Selengkapnya
Hingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Suganda mengatakan adanya representasi ASN pada pimpinan KPK dapat lebih memperkaya pengalaman praktis dalam dunia birokrasi.
Baca Selengkapnya
Ombudsman RI bersama Pertamina Patra Niaga meninjau langsung penyaluran LPG 3 kilogram di wilayah DIY.
Baca Selengkapnya
Langkah Polri dalam menyetarakan hak penyandang disabilitas ini ditiru oleh instansi lainnya.
Baca Selengkapnya
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mendukung Ombudsman Provinsi Sumsel dalam mengawasi layanan publik.
Baca Selengkapnya
Pagu indikatif Ombudsman tahun 2025 lebih rendah dibandingkan pagu indikatif tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Manfaat program Tapera akan lebih banyak diperoleh oleh pekerja. Antara lain bantuan DP rumah hingga nilai bunga KPR yang lebih murah bekisar 5 persen.
Baca Selengkapnya
Dengan kata lain, investasi dana Tapera tidak ditaruh pada instrumen yang tinggi risiko seperti saham.
Baca Selengkapnya
Perbankan sudah memberikan pernyataan bertanggung jawab untuk mengganti jika secara hukum bank dinyatakan bersalah dan harus menggantinya.
Baca Selengkapnya
Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tertinggi).
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi