Ketua Komisi Yudisial (KY) yang baru Suparman Marzuki memberikan sambutan usai pelantikan di Gedung KY, Jakarta, Senin (1/7). Suparman akan menjabat sebagai ketua KY selama 2,5 tahun untuk periode Juli 2013-Desember 2015.
Pelantikan Suparman Marzuki sebagai ketua Komisi Yudisial
komisi yudisial
Ketua Komisi Yudisial (KY) yang baru Suparman Marzuki (kedua kiri) menerima ucapan selamat dari mantan wakil ketua KY Imam Anshori Saleh (kanan) usai pelantikan di Gedung KY, Jakarta, Senin (1/7).
Ketua Komisi Yudisial (KY) yang baru Suparman Marzuki (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KY Abbas Said (kiri), mantan ketua KY Eman Suparman (dua kanan) dan mantan wakil ketua KY Imam Anshori Saleh (kanan) usai pelantikan di Gedung KY, Jakarta, Senin (1/7).
Ketua Komisi Yudisial (KY) yang baru Suparman Marzuki mengatakan KY memiliki tiga potensi besar sebagai modal kerja. Tiga potensi itu adalah bekerja di tengah pemuda yang punya idealisme, mempunyai kultur bagus serta sangat bergairah, sangat dinamis, dan mempunyai energi besar.
Ketua Komisi Yudisial (KY) yang baru Suparman Marzuki meninggalkan mimbar usai memberikan sambutan di Gedung KY, Jakarta, Senin (1/7).
KY juga terus berkoordinasi dengan MA dan Kejaksaan Agung untuk pendalaman kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi Yudisial, Amzulian Rifai mengatakan, karir 3 hakim tersebut bisa dikatakan berakhir.
Baca SelengkapnyaKomisi Yudisial mengulas persoalan etik yang bersinggungan dengan dugaan tindak pidana dengan Kejagung,
Baca SelengkapnyaKY juga akan menelusuri kemungkinan ada hakim-hakim lain yang terlibat dalam skandal suap Zarof.
Baca SelengkapnyaSalah satu contoh praktik mafia hukum yang banyak ditemukan di Bali, adalah mafia tanah.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KY, Siti Nurdjanah mengatakan, kedudukan hakim saat ini masih belum jelas.
Baca SelengkapnyaLangkah KY ini guna mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dari Majelis Hakim PK Mardani H Maming.
Baca Selengkapnya"KY harus mengawal kasus ini karena kekhawatiran masyarakat itu pasti didasarkan pada indikasi-indikasi yang kuat,“ kata Abdul Fickar
Baca SelengkapnyaDorongan ini muncul usai nama Hakim Ad Hoc Tipikor yang juga Majelis Hakim PK Mardani H Maming disorot publik.
Baca SelengkapnyaProses itu bermula pada pembahasan tahapan uji kelayakan dan kepatutan pada calon hakim agung usulan KY pada 19 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaKY mencontohkan, kebutuhan calon hakim agung pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu orang.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI, Rabu (28/8), sepakat tidak menyetujui 12 nama yang direkomendasikan KY
Baca Selengkapnya