Ketum Partai Demokrat, SBY saat memberi keterangan kepada pers terkait Perppu Pilkada usai acara rapat Konsolidasi Demokrat di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9).
SBY sampaikan hasil rapat konsolidasi PD soal Perppu Pilkada
Partai Demokrat
Dalam konpers tersebut, SBY akan mempersiapkan dan mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada dengan sejumlah perbaikan ke DPR.
Ketum PD, SBY saat acara rapat Konsolidasi Partai Demokrat di Ballroom Hotel Sultan.
Ketum PD SBY saat memberi arahan pada acara rapat Konsolidasi Partai Demokrat di Ballroom Hotel Sultan. Dalam rapat tersebut, SBY juga menekankan bahwa Demokrat akan memperjuangkan opsi pilkada langsung dengan perbaikan, sampai kapan pun.
Ketum PD SBY didampingi Ibu Ani saat usai acara rapat Konsolidasi Partai Demokrat.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat bahwa Pilkada yang dipilih oleh DPRD akan menghasilkan kecurangan.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat Pilkada dipilih DPRD akan menghasilkan kecurangan.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan wacana pilkada oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.
Baca SelengkapnyaMahfud menambahkan, hal tersebut akan menimbulkan banyak cukong, yang nantinya akan menghambat kinerja para kepala daerah
Baca SelengkapnyaWamendagri memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan kebijakan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian sependapat dengan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan partainya yang pertama kali mengusulkan pemilihan Gubernur melalui DPRD.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo mengatakan gelaran Pilkada memakan anggaran hingga puluhan triliun rupiah
Baca SelengkapnyaGolkar sedang menyusun konsep sistem politik seperti apa yang baik untuk negara saat ini.
Baca SelengkapnyaUsulan tersebut bakal menjadi bahan dalam merancang paket undang-undang terkait politik melalui instrumen omnibus law.
Baca SelengkapnyaTingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum Supratman Andi Agtas menyambut positif wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
Baca Selengkapnya