Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto memberi sambutan saat hadir dalam rapat pleno ke-14 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (18/1).
Wiranto hadiri rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI
MUI
Rapat pleno ke-14 yang mengangkat tema 'Kerja sama ulama-umara untuk kemajuan bangsa' ini dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, serta Wakil Ketua Wantim MUI, Nasaruddin Umar.
Menteri Kopolhukam, Wiranto memberi sambutan dalam rapat pleno ke-14 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (18/1).
Menteri Kopolhukam, Wiranto yang duduk diapit oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin dan beberapa tokoh ulama yang hadir memberi sambutan dalam rapat pleno ke-14 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (18/1).
Menteri Kopolhukam, Wiranto yang duduk diapit oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin dan beberapa tokoh ulama yang hadir memberi sambutan dalam rapat pleno ke-14 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (18/1).
Nasaruddin menuturkan, jika hasil ijtima' ulama itu diterapkan, maka peserta haji membayar biaya haji yang cukup besar.
Baca SelengkapnyaMUI juga mengajak masyarakat untuk terus melanjutkan gerakan boikot produk yang terafiliasi dengan negara tersebut.
Baca SelengkapnyaDin Syamsuddin telah mencapai kesuksesan yang luar biasa dalam kariernya, baik di organisasi keagamaan maupun di forum internasional.
Baca SelengkapnyaMUI menilai, janji kampanye Elfianah Khamami sangat berlebihan dan sudah melampau batas kepatutan.
Baca SelengkapnyaPramono menegaskan bahwa jika ia terpilih sebagai Gubernur Jakarta maka akan menjadikan MUI sebagai mitra strategis pemerintah provinsi.
Baca SelengkapnyaMUI mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola penyembelihan hewan, khususnya yang menggunakan stunning
Baca SelengkapnyaKehidupan beragama tentu tidak bisa dilepaskan dari urgensi menjaga keutuhan persatuan bangsa
Baca SelengkapnyaMuti mengatakan, pemasangan label No Pork No Lard memang berlangsung sejak lama, saat belum diwajibkannya sertifikasi halal oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaBPJPH menjelaskan, isu ini berkaitan dengan penamaan produk dan bukan masalah kehalalan itu sendiri.
Baca SelengkapnyaLPPOM MUI telah melakukan penelusuran internal atas 32 produk yang disebutkan oleh BPJPH.
Baca SelengkapnyaSebelum acara dimulai sejak pukul 09.00 WIB, puluhan orang sudah berorasi di depan hotel dan menuntut diskusi dibubarkan
Baca SelengkapnyaAcara itu sedianya dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh atau aktivis.
Baca Selengkapnya