Calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati hadir di Gedung Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Kamis (26/9). Kedatangan Sudrajad Dimyati ke KY tersebut untuk menjalani pemeriksaan terkait rumor 'lobi toilet' yang diduga dilakukannya bersama anggota Komisi III dari Fraksi PKB, Bahrudin Nasori saat voting pemilihan calon Hakim Agung di Komisi III.
KY periksa Hakim Sudrajad Dimyati terkait 'lobi toilet'
komisi yudisial
Calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati saat bersiap menjalani pemeriksaan terkait rumor 'lobi toilet' di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (26/9).
Calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati berada di dalam lift Gedung Komisi Yudisial saat bersiap menjalani pemeriksaan terkait rumor 'lobi toilet',
Pertemuan Sudrajad dengan Bahrudin Nasori itu berlangsung di sela-sela kegiatan uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung oleh Komisi III.
Calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati saat akan keluar dari lift di Gedung Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Kamis (26/9).
KY juga terus berkoordinasi dengan MA dan Kejaksaan Agung untuk pendalaman kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi Yudisial, Amzulian Rifai mengatakan, karir 3 hakim tersebut bisa dikatakan berakhir.
Baca SelengkapnyaKomisi Yudisial mengulas persoalan etik yang bersinggungan dengan dugaan tindak pidana dengan Kejagung,
Baca SelengkapnyaKY juga akan menelusuri kemungkinan ada hakim-hakim lain yang terlibat dalam skandal suap Zarof.
Baca SelengkapnyaSalah satu contoh praktik mafia hukum yang banyak ditemukan di Bali, adalah mafia tanah.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KY, Siti Nurdjanah mengatakan, kedudukan hakim saat ini masih belum jelas.
Baca SelengkapnyaLangkah KY ini guna mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dari Majelis Hakim PK Mardani H Maming.
Baca Selengkapnya"KY harus mengawal kasus ini karena kekhawatiran masyarakat itu pasti didasarkan pada indikasi-indikasi yang kuat,“ kata Abdul Fickar
Baca SelengkapnyaDorongan ini muncul usai nama Hakim Ad Hoc Tipikor yang juga Majelis Hakim PK Mardani H Maming disorot publik.
Baca SelengkapnyaProses itu bermula pada pembahasan tahapan uji kelayakan dan kepatutan pada calon hakim agung usulan KY pada 19 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaKY mencontohkan, kebutuhan calon hakim agung pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu orang.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI, Rabu (28/8), sepakat tidak menyetujui 12 nama yang direkomendasikan KY
Baca Selengkapnya