Pihaknya juga menemukan pekerja sawit yang bekerja di ladangnya dan 7 perlakuan kejam serta tidak manusiawi. Diduga perlakuan itu sebagai bentuk perbudakan dan perdagangan manusia.
Potret Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Tatapan Orang Dikurung Bikin Sedih
OTT Bupati Langkat
Bupati diduga membangun semacam penjara dan ada kerangkeng di dalamnya. Di mana kerangkeng itu digunakan untuk menampung pekerja usai selesai bekerja.
Pekerja tidak memiliki akses ke mana pun dan akses komunikasi dengan pihak luar. Mirisnya, mereka kerap menerima pemukulan hingga lebam dan hanya diberi makan dua kali sehari, bahkan tanpa gaji.
Hingga Senin (24/1), sebanyak 27 orang telah dievakuasi dari kerangkeng di rumah Bupati Langkat. Mereka kemudian dievakuasi ke Dinas Sosial oleh Polda Sumut.
Terlihat tatapan korban para pekerja yang dikurung begitu menyayat hati. Sementara itu, menurut Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant CARE, jumlah korban sementara berjumlah 40 orang.
Polda Sumut juga terus menyelidiki temuan kerangkeng tersebut. Sebab, menurut pengakuan Bupati Langkat, kerangkeng itu digunakan tempat rehabilitasi narkoba sejak tahun 2012.
Dengan menjadi menteri, ia kini mewakili semua aktivis HAM. Pigai menghormati secara tulus para pegiat HAM.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi agenda HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSekitar tiga hari tim dari Komnas HAM berada di Semarang untuk mengumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi dan korban.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM RI menduga kuat terjadi perintangan penyidikan atau "obstruction of justice" dalam kasus kematian Afif Maulana.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM pun mendesak aparat untuk segera melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku serangan tersebut.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menyampaikan rekomendasi ekshumasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui surat Nomor 571/PM.00/R/VII/2024 tertanggal 30 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaMereka mendesak Komnas HAM menetapkan peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI sebagai pelanggaran HAM berat.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM beberkan peretasan PDN itu berisiko merugikan warga negara dalam tiga aspek.
Baca SelengkapnyaIndonesia menjadi salah satu negara yang menjadi target online scam.
Baca SelengkapnyaLaporan itu buntut penyitaan sejumlah barang termasuk handphone saat mendampingi Hasto ketika diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaAtnike juga mengatakan program tersebut sudah melalui kesepakatan dengan pihak otorita IKN pada 39 Desembber tahun lalu
Baca SelengkapnyaAtnike mengatakan pernah mengajukan anggaran Rp300 miliar pada 2019, namun hanya disetujui Rp11 miliar
Baca Selengkapnya