Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (tengah) saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11). Paket kebijakan yang diluncurkan Presiden Joko Widodo itu merangkum tiga kebijakan penting yang diharapkan mampu mendorong kenaikan investasi.
Menko Darmin Nasution Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16
Paket Kebijakan Ekonomi
Ketiga kebijakan penting tersebut adalah perluasan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday), relaksasi DNI (Daftar Negatif Investasi), dan memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan.
Menko Darmin Nasution didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto memberikan keterangan terkait Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11).
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11).
Sri Mulyani menegaskan perubahan ini tidak mengurangi tingkat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya.
Baca SelengkapnyaAnas menjelaskan terdapat beberapa indikator ketentuan reformasi birokrasi yang perlu dipenuhi agar kenaikan tukin disetujui.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan tetap melakukan perhitungan upah minimum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen inti mengalami inflasi 0,16 persen dengan andil 0,10 persen.
Baca SelengkapnyaPotret masa kecil Menko Perekonomian dan istri yang ternyata sudah saling kenal sejak masih SD.
Baca SelengkapnyaUntuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mempercepat penyediaan infrastruktur untuk kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaSektor ritel di Jakarta kuat lantaran pendapatan per kapitanya sudah melewati jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap.
Baca SelengkapnyaHPT merupakan skema pengelolaan untuk mengoptimalisasi aset infrastruktur barang milik negara (BMN), dan/atau aset BUMN.
Baca SelengkapnyaTidak ada pusat perbelanjaan di negara manapun semodis di Indonesia. Terutama wilayah DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaNamun dia mengatakan penerapan PPN 12 persen masih sekadar rencana yang perlu dibahas lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaTransaksi bursa karbon per Juni 2024 tercatat mencapai Rp36,7 miliar.
Baca SelengkapnyaKemenperin saat ini telah memiliki peta jalan industri padat karya terkait dengan sektor tekstil, elektronik, hingga sektor manufaktur lainnya.
Baca Selengkapnya