Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Arti Desentralisasi Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Tujuannya

Arti Desentralisasi Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Tujuannya Ilustrasi Pancasila. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Desentralisasi merupakan satu istilah yang secara etimologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata de berarti lepas dan centrun berarti pusat, sehingga desentralisasi bisa pula disebut dengan melepaskan diri dari pusat.

Namun, bukan berarti daerah dapat berdiri sendiri dan melepaskan diri dari ikatan negara. Dari sudut pandang ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri.

Kebijakan desentralisasi tercatat mengalami sejarah panjang di Indonesia. Sejak 1903, Pemerintah Kolonial Belanda telah mengeluarkan Desentralistie wet yang menjadi dasar hukum pertama adanya kebijakan desentralisasi di Indonesia.

Penerapan kebijakan ini tak lain tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan maupun pengentasan kemiskinan di daerah. Tak hanya itu, masih ada banyak tujuan yang hendak dicapai dari penerapan sistem desentralisasi di Indonesia ini.

Berikut informasi lebih lanjut mengenai arti desentralisasi menurut para ahli yang telah dirangkum merdeka.com melalui gurupendidikan.co.id dan maxmanroe.com.

Arti Desentralisasi Menurut Para Ahli

Rondinelli (1983) Arti desentralisasi menurut para ahli yang pertama datang dari Rondinelli (1983), baginya desentralisasi merupakan penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, ataupun organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

PBB Arti desentralisasi menurut para ahli berikutnya dilontarkan oleh PBB. Di mana desentralisasi dalam pengertian PBB merupakan suatu hal yang merujuk kepada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat baik itu melalui dekonsentrasi (delegasi) pada pejabat wilayah ataupun melalui devolusi pada badan-badan suatu otonom daerah.

Henry Maddick (1963) Hendry Maddick (1963) juga mengungkapkan bahwa pandangannya mengenai arti desentralisasi yang merupakan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom.

Rondinelli, Nellis, dan Chema (1983) Sedangkan menurut Roddinelli, Nelis, dan Chema desentralisasi ialah penciptaan atau penguatan, baik itu dari segi keuangan maupun hukum, kepada unit-unit pemerintahan sub nasional yang penyelenggaraannya secara bersifat substansial berada di luar kontrol langsung dari pemerintah pusat.

Tujuan Desentralisasi

Sistem desentralisasi diterapkan bukan tanpa maksud, melainkan ada tujuan yang ingin dicapai, berikut ini beberapa di antaranya:

1. Perbaikan Sosial Ekonomi di Daerah Tujuan desentralisasi yang pertama adalah untuk memperbaiki sosial ekonomi di daerah melalui penerapan berbagai program pemerintah.

2. Mencegah Pemusatan Keuangan Tujuan desentralisasi berikutnya adalah dapat mencegah pemusatan keuangan. Seperti yang banyak orang ketahui dengan adanya sistem desentralisasi maka pemerintah pusat melimpahkan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, maka penganggaran dan realisasi keuangan daerah dapat terlaksana untuk peningkatan kerja sama umum di daerah tersebut.

3. Bentuk Demokrasi Pemerintah Daerah Selain itu, tujuan desentralisasi selanjutnya adalah untuk membentuk demokrasi pemerintah daerah. Melalui penerapan sistem desentralisasi pemerintah berharap masyarakat juga turut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintah. (mdk/nof)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi
Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi

Merdeka Belajar episode ke-26 yang bertajuk Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi diluncurkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Ungkap Urgensi Pembentukan Dewan Aglomerasi di Jakarta
Mendagri Tito Ungkap Urgensi Pembentukan Dewan Aglomerasi di Jakarta

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.

Baca Selengkapnya
Perbedaan Negara Kesatuan dan Negara Serikat, Ini Penjelasannya
Perbedaan Negara Kesatuan dan Negara Serikat, Ini Penjelasannya

Ada berbagai bentuk negara di dunia, dan masing-masing memiliki cirinya tersendiri.

Baca Selengkapnya
Pilkada Kepanjangan dari Pemilihan Kepala Daerah, Ketahui Pengertian dan Perbedaannya dengan Pemilu
Pilkada Kepanjangan dari Pemilihan Kepala Daerah, Ketahui Pengertian dan Perbedaannya dengan Pemilu

Pilkada kepanjangan dari pemilihan kepala daerah, ketahui pengertian dan perbedaannya dengan pemilu.

Baca Selengkapnya
Sejarah Panjang Pilkada di Indonesia, Dari Sentralistik Hingga Demokrasi Langsung
Sejarah Panjang Pilkada di Indonesia, Dari Sentralistik Hingga Demokrasi Langsung

Berikut ini sejarah awal Pilkada di Indonesia yang mencerminkan transformasi

Baca Selengkapnya
Mendagri Dorong Penguatan Desa sebagai Sentra Ekonomi Baru
Mendagri Dorong Penguatan Desa sebagai Sentra Ekonomi Baru

Mendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.

Baca Selengkapnya
Jadi Konsep Pendidikan Saat Ini, Begini Makna
Jadi Konsep Pendidikan Saat Ini, Begini Makna "Merdeka Belajar" Menurut Ki Hajar Dewantara

Konsep Merdeka Belajar ini diharapkan dapat memperbaiki proses belajar mengajar agar dapat berdampak baik dalam aspek kehidupan

Baca Selengkapnya