Tujuan Dibentuknya BPUPKI, Berikut Penjelasannya

Merdeka.com - Jepang telah menguasai wilayah Indonesia pasca Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Pada awalnya kedatangan Jepang disangka baik oleh Bangsa Indonesia.

Sebab, banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti "Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia". Tentu saja hal itu dilakukan untuk menarik perhatian Bangsa Indonesia. Namun kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia.

Kejayaan Jepang di Asia tak bertahan lama sebab pihak sekutu seperti Inggris, Amerika Serikat, hingga Belanda melakukan serangan balasan kepada Jepang. Melihat hal itu Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan.

Berikut ini informasi mengenai tujuan dibentuknya BPUPKI, lengkap dengan penjelasannya telah dirangkum merdeka.com melalui researchgate.net dan berbagai sumber lainnya.

Sejarah Terbentuknya BPUPKI

Pada masa akhir perang Asia Timur Raya tahun 1945, tepatnya pada 29 April 1945, pemerintah pendudukan Jepang membentuk satu panitia yang diberi nama Dokuritzu Zunbi Tjoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) dengan tugas untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang diperlukan untuk kemerdekaan Bangsa Indonesia. BPUPKI ini juga bertugas menyusun rancangan undang-undang dasar yang akan dipakai sebagai konstitusi tertulis jika Indonesia merdeka.

Pembentukan BPUPKI merupakan lanjutan dari pengumuman Panglima Tentara Dai Nippon di Jawa pada 1 Maret 1945, Saikoo Sikikan Panglima Balatentara Dai Nippon di Jawa, mengeluarkan pengumuman yang berisi rencana pembentukan sebuah badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan.

Pembentukan BPUPKI pada 29 April 1945 ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat Gunseikan (Komandan Angkatan Darat Jepang) Nomor 23 tentang pembentukan Dokuritzu Zunbi Tjoosakai yang dalam Bangsa Indonesia dikenal dengan sebutan Badan Penyelidik Usahausaha Persiapan Kemerdekaan.

Tugas Utama BPUPKI

Setelah mengetahui sejarah terbentuknya BPUPKI, kita juga perlu tahu mengenai tugas dari BPUPKI itu sendiri. Tugas utama BPUPKI adalah untuk mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia.

Sementara beberapa tugas BPUPKI yang lebih khusus antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membahas dan menyusun dasar negara Indonesia.
2. Membentuk reses selama satu bulan.
3. Membentuk panitia kecil yang bertugas untuk menampung saran-saran dan konsepsi dasar negara dari para anggota.
4. Membantu Panitia Sembilan bersama panitia kecil.

Tujuan Dibentuknya BPUPKI

Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi, BPUPKI tak lain dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia.

Sementara bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan Sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia.

Pada saat itu, Jepang terlibat dalam Perang Dunia II melawan tentara Sekutu sehingga pihak Jepang membutuhkan banyak dukungan. Maka dari itu, dibentuknya BPUPKI oleh Jepang tidak 100 persen tulus untuk memberi kemerdekaan Indonesia, tetapi juga untuk mendapat dukungan dan melaksanakan politik kolonialnya.

Anggota BPUPKI

Keanggotaan BPUPKI terdiri dari 67 orang anggota. Dari 67 orang tersebut, 60 orang berasal dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang.

Ketua BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat. Sedangkan wakil ketua BPUPKI ada dua, yakni Ichibangase Yosio dari pihak Jepang dan Raden Pandji Soeroso dari pihak Indonesia.

Di luar para anggota BPUPKI, juga terdapat Badan Tata Usaha sebagai sekretariat BPUPKI yang terdiri dari 60 orang anggota. Ketua Badan Tata Usaha ini ialah Raden Pandji Soeroso, sedangkan wakil ketuanya adalah Masuda Toyohiko dari pihak Jepang, dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dari pihak Indonesia. (mdk/nof)