Ahok akan buat orang Jakarta tak bisa beli tanah di Kepulauan Seribu

Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama mendapat keluhan dari warga Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, saat tengah melakukan blusukan. Mereka mengeluhkan adanya upaya orang yang mengaku pemilik tanah Wang Ali untuk menggusur tempat usaha di depan ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA).

Salah seorang pedagang, Ibu Mumun (37) mengaku, tanah yang saat ini digunakan untuk berdagang seharusnya tidak masuk dalam sertifikat. Sebab tanah tersebut adalah bagian dari penimbunan yang dilakukan warga sebagai bentuk reklamasi.

"Ini tanah urusan masyarakat yang bangun ini (warung) UKM. Tanahnya ini sebenarnya tanah urukan pak. Masak orang yang punya tanah belakang sertifikatnya bisa sampai sini," katanya kepada Basuki yang akrab disapa Ahok itu, Senin (30/1).

Warga RT 03 RW 05 Pulau Pramuka ini mengungkapkan, sekarang pihak kelurahan dan kecamatan masih berusaha untuk mencari jalan tengah. Sebab sebenarnya warga siap saja dipindahkan selama ada tempat lain untuk mereka berdagang.

Setelah mendengarkan keluhan tersebut, Ahok menyarankan kepada warga Kepulauan Seribu untuk tidak menjual tanah kepada orang di luar pulau. Lebih baik, tanah tersebut dijual kepada Pemprov DKI Jakarta agar asetnya dapat tetap dijaga.

"Makanya Bu bila mau jual tanah ke Pemprov saja. Kalau tidak jual ke warga Kepulauan Seribu juga, jangan jual ke swasta," tegasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, Pemprov DKI Jakarta harus segera membuat aturan agar hal serupa tidak kembali terjadi. Sebab pada akhirnya, nanti tanah-tanah yang berada di pinggir pantai dikuasai pihak asing dan menjadi penginapan.

"Kita harus buat aturan biar orang Jakarta, orang luar enggak bisa beli tanah di sini," tutupnya.