Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok duga DPRD Bekasi 'bermain' dengan pengelola sampah Bantargebang

Ahok duga DPRD Bekasi 'bermain' dengan pengelola sampah Bantargebang TPA Bantar Gebang. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Ribut soal sampai DKI dengan DPRD Bekasi belum juga selesai. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menduga anggota DPRD Bekasi yang teriak-teriak soal sampah DKI pernah terlibat dalam permainan pengelolaan sampah di Bantargebang yang dikelola PT Godang Tua Jaya

"Kalau punya waktu selidiki DPRD Bekasi yang teriak-teriak itu siapa, dulunya pernah enggak terlibat di Bantargebang. Sekarang selidiki aja nama-nama anggota DPRD Bekasi yang terlibat dengan Godang Tua Jaya (GTJ)," terang Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/19).

Ahok yakin ribut soal sampah DKI ini terjadi karena kesalahan PT Godang Tua Jaya yang dinilai wanprestasi. Atas perilaku wanprestasi GTJ dia telah memberikan surat peringatan 1.

"Kita udah kirim SP 1. Yang pasti yang kasus Bantargebang itu kita mau ambil alih. Karena dia wanprestasi. Kamu lihat kan anggota DPRD Bekasi marah-marah dia bilang ini enggak sesuai kontrak. Enggak sesuai kontrak artinya apa? Kamu tahu enggak kenapa DKI bayar GTJ? Untuk amankan Bekasi kan. Kalau kami punya tanah di sini, di tempat saya, perlu bayar enggak? Tanah kami kok. Kenapa musti bayar?" beber Ahok.

"Mungkin kamu pingin amankan dia kali, supaya enggak ribut. Nah kalau dia ribut-ribut bilang enggak memenuhi standar, menolong kami kan? Sekarang Bekasi kan ngomong nih, enggak sesuai standar semua enggak sesuai, itu saya pegang semua nih. Itu berarti bukti bahwa GTJ wanprestasi. Makanya orang Bekasi mengeluh. Tapi yang saya bingung, enggak pernah tuh orang DPRD marah-marahin tu GTJ. Padahalkan yang langsung bagi-bagi duit untuk masyarakat kan GJT langsung," sambungnya.

Sebenarnya, kata Ahok, dia sudah berpikir menawarkan strategi lain untuk menyelesaikan masalah ini. Yakni memutus kontrak dengan GTJ sehingga tipping fee akan langsung diberikan ke Bekasi.

"Jadi langsung masuk ke APBD, bukan ke kelompok-kelompok tertentu," jelasnya.

Soal permintaan DPRD Bekasi yang ingin dirinya memberikan penjelasan langsung pada mereka ahok tetap menolak datang. Dia memilih meminta kepolisian mengusut dugaan permainan dalam proyek pengelolaan sampah DKI di Bantergebang.

"Kita udah minta kapolda untuk menyelidiki uang ke GTJ itu keluar ke siapa aja. Trus hubungan afiliasi truk-truk swasta ada grup enggak dengan GTJ. Ada permainan apa nih. Dulu juga angkut saringan siapa, jangan-jangan satu grup semua nih. Kita pingin tahu aliran dananya ke mana. Kita juga udah mulai selidiki anggota DPRD Bekasi terlibat enggak dengan GTJ. Ada hubungannya enggak. Sebelum jadi anggota DPRD pernah enggak jadi pengurus di GTJ. Jangan-jangan terima bantuan dari GTJ selama ini, ormas-ormas atau LSM dapat bantuan. Kita mau selidiki," pungkasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diduga Korupsi Dana Hibah Rp4,6 M, Eks Ketua Bawaslu OKU Timur Dibui
Diduga Korupsi Dana Hibah Rp4,6 M, Eks Ketua Bawaslu OKU Timur Dibui

Tersangka diduga korupsi dana hibah yang mestinya untuk lembaganya sepanjang 2019-2021.

Baca Selengkapnya
KPK Sita Uang Tunai Rp380 Juta saat Menggeledah Terkait Kasus Suap Dana Hibah DPRD Jatim
KPK Sita Uang Tunai Rp380 Juta saat Menggeledah Terkait Kasus Suap Dana Hibah DPRD Jatim

Adapun uang dan barang tersebut ditemukan penyidik di sejumlah lokasi sejak 8 Juli lalu.

Baca Selengkapnya
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nasib Menteri Desa Kakak Cak Imin Usai KPK 'Obok obok' Rumahnya, Gepokan Uang Tunai Disita
VIDEO: Nasib Menteri Desa Kakak Cak Imin Usai KPK 'Obok obok' Rumahnya, Gepokan Uang Tunai Disita

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah uang tunai dan barang bukti elektronik Menteri Abdul Halim Iskandar

Baca Selengkapnya
Kejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah
Kejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah

Kejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.

Baca Selengkapnya
KPK Selidiki Kejanggalan Harta Sekda Jatim Adhy Karyono dan Sejumlah Pejabat Lain
KPK Selidiki Kejanggalan Harta Sekda Jatim Adhy Karyono dan Sejumlah Pejabat Lain

Lembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.

Baca Selengkapnya
PDIP Buka Suara Rumah Kader di Jatim Digeledah KPK, Uang Rp300 Jutaan Disita
PDIP Buka Suara Rumah Kader di Jatim Digeledah KPK, Uang Rp300 Jutaan Disita

Ketua DPC PDIP Bangkalan, Fatkurrahman membenarkan soal adanya aktivitas penggeledahan itu.

Baca Selengkapnya
Geledah Rumah Dinas Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, KPK Sita Uang Tunai dan Barang Bukti Elektronik
Geledah Rumah Dinas Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, KPK Sita Uang Tunai dan Barang Bukti Elektronik

Penyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat lalu.

Baca Selengkapnya
Andhi Pramono Pakai Rekening Cleaning Service untuk Terima Gratifikasi
Andhi Pramono Pakai Rekening Cleaning Service untuk Terima Gratifikasi

JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor.

Baca Selengkapnya
Diduga Mark Up Dana Bantuan Pemprov DKI, 3 Pejabat Bekasi dan Kontraktor Ditahan
Diduga Mark Up Dana Bantuan Pemprov DKI, 3 Pejabat Bekasi dan Kontraktor Ditahan

Masih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.

Baca Selengkapnya
KPK Buka Peluang Sidik TPPU di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
KPK Buka Peluang Sidik TPPU di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

KPK akan sidik TPPU apabila ada indikasi menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset bernilai ekonomis dari korupsi tersebut.

Baca Selengkapnya
Rumah Mendes Abdul Halim Diacak-acak KPK, PKB: Kita Husnudzon Aja ini Penegakan Hukum
Rumah Mendes Abdul Halim Diacak-acak KPK, PKB: Kita Husnudzon Aja ini Penegakan Hukum

PKB meminta agar pihak lain tidak mengkaitkan penggeledahan rumah Gus Halim dengan isu lain.

Baca Selengkapnya