Ahok duga DPRD Bekasi 'bermain' dengan pengelola sampah Bantargebang
Merdeka.com - Ribut soal sampai DKI dengan DPRD Bekasi belum juga selesai. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menduga anggota DPRD Bekasi yang teriak-teriak soal sampah DKI pernah terlibat dalam permainan pengelolaan sampah di Bantargebang yang dikelola PT Godang Tua Jaya
"Kalau punya waktu selidiki DPRD Bekasi yang teriak-teriak itu siapa, dulunya pernah enggak terlibat di Bantargebang. Sekarang selidiki aja nama-nama anggota DPRD Bekasi yang terlibat dengan Godang Tua Jaya (GTJ)," terang Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/19).
Ahok yakin ribut soal sampah DKI ini terjadi karena kesalahan PT Godang Tua Jaya yang dinilai wanprestasi. Atas perilaku wanprestasi GTJ dia telah memberikan surat peringatan 1.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Siapa yang meminta Polda Jatim untuk melakukan investigasi? Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mendorong Polda Jatim untuk segera melakukan investigasi karena dikhawatirkan Briptu FN mengalami depresi pasca persalinan alias baby blues.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang dicurigai menampung hasil korupsi? Pihak Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan karena status Sandra Dewi sebagai istri Harvey, yang diduga terlibat dalam menampung uang hasil korupsi, meskipun Sandra Dewi telah memiliki dua orang anak.
"Kita udah kirim SP 1. Yang pasti yang kasus Bantargebang itu kita mau ambil alih. Karena dia wanprestasi. Kamu lihat kan anggota DPRD Bekasi marah-marah dia bilang ini enggak sesuai kontrak. Enggak sesuai kontrak artinya apa? Kamu tahu enggak kenapa DKI bayar GTJ? Untuk amankan Bekasi kan. Kalau kami punya tanah di sini, di tempat saya, perlu bayar enggak? Tanah kami kok. Kenapa musti bayar?" beber Ahok.
"Mungkin kamu pingin amankan dia kali, supaya enggak ribut. Nah kalau dia ribut-ribut bilang enggak memenuhi standar, menolong kami kan? Sekarang Bekasi kan ngomong nih, enggak sesuai standar semua enggak sesuai, itu saya pegang semua nih. Itu berarti bukti bahwa GTJ wanprestasi. Makanya orang Bekasi mengeluh. Tapi yang saya bingung, enggak pernah tuh orang DPRD marah-marahin tu GTJ. Padahalkan yang langsung bagi-bagi duit untuk masyarakat kan GJT langsung," sambungnya.
Sebenarnya, kata Ahok, dia sudah berpikir menawarkan strategi lain untuk menyelesaikan masalah ini. Yakni memutus kontrak dengan GTJ sehingga tipping fee akan langsung diberikan ke Bekasi.
"Jadi langsung masuk ke APBD, bukan ke kelompok-kelompok tertentu," jelasnya.
Soal permintaan DPRD Bekasi yang ingin dirinya memberikan penjelasan langsung pada mereka ahok tetap menolak datang. Dia memilih meminta kepolisian mengusut dugaan permainan dalam proyek pengelolaan sampah DKI di Bantergebang.
"Kita udah minta kapolda untuk menyelidiki uang ke GTJ itu keluar ke siapa aja. Trus hubungan afiliasi truk-truk swasta ada grup enggak dengan GTJ. Ada permainan apa nih. Dulu juga angkut saringan siapa, jangan-jangan satu grup semua nih. Kita pingin tahu aliran dananya ke mana. Kita juga udah mulai selidiki anggota DPRD Bekasi terlibat enggak dengan GTJ. Ada hubungannya enggak. Sebelum jadi anggota DPRD pernah enggak jadi pengurus di GTJ. Jangan-jangan terima bantuan dari GTJ selama ini, ormas-ormas atau LSM dapat bantuan. Kita mau selidiki," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tersangka diduga korupsi dana hibah yang mestinya untuk lembaganya sepanjang 2019-2021.
Baca SelengkapnyaAdapun uang dan barang tersebut ditemukan penyidik di sejumlah lokasi sejak 8 Juli lalu.
Baca SelengkapnyaDari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah uang tunai dan barang bukti elektronik Menteri Abdul Halim Iskandar
Baca SelengkapnyaKejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.
Baca SelengkapnyaLembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.
Baca SelengkapnyaKetua DPC PDIP Bangkalan, Fatkurrahman membenarkan soal adanya aktivitas penggeledahan itu.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat lalu.
Baca SelengkapnyaJPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor.
Baca SelengkapnyaMasih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.
Baca SelengkapnyaKPK akan sidik TPPU apabila ada indikasi menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset bernilai ekonomis dari korupsi tersebut.
Baca SelengkapnyaPKB meminta agar pihak lain tidak mengkaitkan penggeledahan rumah Gus Halim dengan isu lain.
Baca Selengkapnya