Ahok geleng-geleng Plt DKI gelar rapat sampai keluar duit Rp 7 juta
Merdeka.com - Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak mengetahui rencana pengganti sementaranya melakukan rapat di atas kereta, dari ibu kota menuju Yogyakarta. Bahkan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib membayar Rp 7 juta per orang.
Basuki atau akrab disapa Ahok mengaku tidak pernah kepikiran harus melakukan rapat sampai meminta uang kepada bawahannya sendiri. Selama menjabat, dia selalu rapat di gedung daerah atau Balai Kota DKI Jakarta.
"Saya enggak tahu, (saya) kalau rapatkan enggak pakai uang, kan kita rapat di kantor kita, kenapa pakai uang," katanya di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/1).
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Dimana pertemuan antara GIPI Bali dan Pj Gubernur? Pertemuan yang berlangsung di Ruang Adi Sabha Kantor Gubernur Bali itu juga membahas mekanisme pungutan wisatawan mancanegara (wisman) yang mulai diberlakukan 14 Februari 2024.
-
Bagaimana aksi arogansi Ketua PP? Dengan nada tinggi pria itu sampai memarahi pengemudi itu hingga adu cekcok terjadi.'Koe anak e sopo? Iki wilayahku, koe seng mundur,' kata pria itu.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Di mana Bupati Ipuk berkantor? Kali ini, Ipuk berkantor di Desa Kluncing, Kecamatan Licin.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
Sebelumnya, untuk memberikan suasana baru dalam pemerintahan, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono akan mengadakan rapat kerja di dalam gerbong kereta wisata dengan rute Jakarta-Yogyakarta. Rencananya, perjalanan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 13-15 Januari mendatang.
Berhubung perjalanan dilaksanakan pada akhir pekan, Sumarsono menyatakan seluruh biaya perjalanan ditanggung masing-masing SKPD yang mengikuti rapat. Alasannya, tidak ada ketentuan anggaran perjalanan dinas jika dilaksanakan saat hari libur.
"Masing-masing membayar secara pribadi sebesar Rp 7 juta. Kumpul-kumpul sekalian jalan-jalan karena hari libur kan Sabtu Minggu, Senin sudah kembali lagi," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/1).
Nantinya, setiap bidang akan mendapatkan gerbong khusus. Selain itu, untuk rapat disediakan gerbong yang dilengkapi dengan meja rapat.
"Nanti diadakan per bidang, ekonomi, pemerintahan, kesra gitu. Sehingga malam sampai Yogya selesai rapat kerjanya," ungkapnya.
Rapat tersebut hanya akan diikuti oleh para kepala SKPD dan sekaligus dijadikan rapat pimpinan (rapim) yang biasanya rutin diadakan setiap hari senin.
"Karena itu rapat kerjanya tidak teknis. Pengganti rapim tapi umum. Jadi rapimnya tidak di dalam ruangan tapi di kereta, itu sama aja. Setelah rapat ini selesai, rapim senin tidak ada. Jadi rapim itu dimajukan malam Sabtu," terangnya.
Adapun masalah yang akan dibahas pada rapat tersebut adalah tentang program kerja masing-masing SKPD.
"Selesai rapat mereka akan memberikan arahan pada kabid-kabid, staf di lingkungan masing-masing. Lebih ke arah kebijakan, cuma saya juga akan menyelipkan isu-isu krusial seperti sampah, penertiban PKL dan yang prinsip itu persiapan pelaksanaan anggaran 2017 sehingga pas pulang memberikan pengarahan dan dokumen pelaksana, habis itu baru berjalan cepat," tandasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru mengaku akan menelusuri aduan tersebut dan menindak oknum tersebut jika seorang aparat.
Baca SelengkapnyaAhok ingin agar RT/RW ke depannya bisa mengikuti konsepnya sewaktu dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSeluruh ASN eselon empat ke atas untuk menggunakan kendaraan listrik guna mengurangi polusi di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaPengguna transportasi umum keberatan dengan tarif yang mengalami kenaikan.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengusulkan anggaran di setiap RW diberikan Rp100-Rp200 juta
Baca SelengkapnyaKPK membawa Gubernur Bangkulu Rohidin Mersyah ke Jakarta untuk diperiksa terkait operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaUntuk kementeriannya, AHY belum bisa menyimpulkan berapa banyak ASN yang akan dipindahkan ke IKN.
Baca SelengkapnyaKasie Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat dinonaktifkan usai menjalani pemeriksaan pelanggaran di Inspektorat DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaHeru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaRohidin merupakan calon gubernur (Cagub) petahana yang diusung Partai Golkar, PKS, PPP dan Hanura.
Baca Selengkapnya