Heru Budi Bakal Telusuri Dugaan Pungli Program Pangan Murah di Jakut
Heru mengaku akan menelusuri aduan tersebut dan menindak oknum tersebut jika seorang aparat.
Heru mengaku akan menelusuri aduan tersebut dan menindak oknum tersebut jika seorang aparat.
Heru Budi Bakal Telusuri Dugaan Pungli Program Pangan Murah di Jakut
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons pernyataan anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin yang mengungkap adanya dugaan praktik pungli dalam program pangan murah di Koja, Jakarta Utara.
Heru mengaku akan menelusuri aduan tersebut dan menindak oknum tersebut jika seorang aparat.
"Katanya ada pungli, saya cek juga. Pungli itu siapa. Kalau aparat saya tindak," kata Heru di gedung DPRD DKI, Senin (18/9).
Pengusutan itu dilakukan dengan memanggil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta untuk meminta keterangan lebih lanjut.
"Tapi nanti sebentar saya panggil Dinas KPKP dan semuanya," ujar Heru.
Heru mengakui bahwa antrean program pangan murah membludak. Bahkan kejadian ini disebutnya tidak hanya terjadi di Koja.
"Bahan pangan tuh protes katanya masyarakat ngantre pukul 04.00 pagi. Memang pas saya ke Muara Angke kan ada juga, tapi kan kita minta kalau buka pukul 08.00 datang pukul 07.00 WIB," kata Heru.
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin sebelumnya menyoroti dugaan praktik pungli pada program pangan murah di Koja, Jakarta Utara.
Hal itu diutarakan Suhud saat rapat paripurna penandatanganan MoU Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2024 pada Senin (18/9).
Mulanya, Suhud menyebut banyak warga tidak mendapatkan haknya dari program tersebut.
"Interupsi Pimpinan. Saya berharap melalui forum yang terhormat ini Pj Gubernur agar membenahi kegiatan pembagian pangan sehingga tidak terjadi antrean panjang, yang warga harus datang jam tiga pagi dan mereka bahkan ada yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan haknya," kata Suhud.
Kemudian, Suhud mengungkapkan praktek pungli di sana. Pungli tersebut dilakukan dengan cara menetapkan harga bagi warga yang ingin mengantre lebih terdahulu.
"Kekacauan di lapangan juga telah menimbulkan adanya pungli. Melalui forum ini saya ingin minta izin kepada ketua sebentar 1 menit untuk memperdengarkan rekaman berapa pungli yang ada di lapangan," ujar Suhud.
Akhirnya, Suhud pun memainkan rekaman suara di depan para anggota dewan. Dalam rekaman itu, terdapat warga yang mengaku perlu membayar Rp50.000 agar bisa mendapatkan antrean di depan.
Berikut isi rekamannya.
"Lu kalau ngantre di mana?" kata sang penanya.
"Kalau di Koja pakai batu sama sendal," jawabnya.
"Kalau batu harganya berapa?" tanya lagi.
"Paling depan 50-an," ujarnya.
"Hmm bagus sekali," imbuh si penanya.
"Kalau paling belakang 20 ribu," balasnya.
"Lama-lama jadi pasar batu dah Koja," tandasnya.
Setelah itu, Suhud meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakartw Heru Budi Hartono untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.
"Itu pimpinan realitas di lapangan. Saya harap Pj Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat," tambah Suhud.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pun menimpali. Ia bertanya kembali lokasi pungli tersebut dan juga meminta Heru menindaklanjuti.
"Mohon Pak Gubernur, mohon ditindaklanjuti. Ini ada yang nggak benar di lapangan mengenai pangan ya," ujar Pras.
