APL mengaku habiskan dana Rp 392 M buat reklamasi, ini jawab Ahok
Merdeka.com - PT Agung Podomoro Land (APL) mengaku sudah mengucurkan uang sampai Rp 392 Miliar untuk mengerjakan proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta. Padahal penetapan proyek dan penyusunan Peraturan Daerah belum selesai dilakukan.
Mendengar klaim tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) langsung bereaksi. Dia menyebut biaya yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan perhitungan.
"Itu kan sudah hitung-hitungan. Itu yang saya bilang sama mereka, sudah perjanjian. Kamu kalau hitung Rp 1 juta, Rp 2 juta saja 150 hektare, kalau setengah sudah bayar kita triliunan. Ya kamu bayar dulu, kalau kamu bayar duluan hitung NJOP yang awal, lebih murah," kata Ahok kepada wartawan, Jumat (22/7).
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa alasan dibekukannya Bea Cukai? Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 untuk memperlancar arus barang demi mendukung ekonomi, setelah berkonsultasi dengan menteri dan mengevaluasi dari BPKP.
-
Bagaimana Pemprov Bali ingin wisatawan membayar pungutan? Alternatif pertama, Pemprov Bali mendorong wisman melakukan pembayaran sebelum tiba di Bali melalui aplikasi Love Bali. Alternatif kedua, Pemprov juga memfasilitasi pembayaran di bandara.“Alternatif ketiga yang akan kita intensifkan adalah pembayaran yang dilakukan ketika tamu tiba di tempat mereka menginap.
-
Dimana Kampung Teko yang tenggelam di Jakarta berada? Genangan air terlihat memenuhi kawasan permukiman di Kampung Teko, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Kota Jakarta Barat.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
Disinggung apakah benar total Rp 392 miliar tersebut, Ahok mengaku tidak tahu. "Saya enggak tahu, tergantung dia punya berita acara serah terima," singkatnya.
"(Jika ketentuan bisa meski belum ada regulasi) Ya boleh dong, kebayar. Kecuali kita bayar dia, kan dia bayar kita. Nah misal sekarang contoh ya, kamu, STNK mobil kamu, motor, sebelum habis setahun boleh enggak bayar duluan? Kalau mau bayar boleh toh," jelasnya.
Sementara untuk kompensasi sesuai dengan NJOP, lanjut Ahok, Pemprov akan menghitung sesuai luas bangunan tahun ini dan bangunan tahun depan.
"Kalau barang kamu bangun tahun ini, dihitung tahun depan, kamu lebih untung lho, tahun depan barangnya udah naik. Kan pakai appraiser, nah sama kaya Semanggi kan? Kenapa Semanggi, pihak Jepang pengen cepat-cepat bangun terus? Dia mau ngabisin utang dia, soalnya dia takut kalau tahun depan baru ngitung, lebih mahal apa enggak? Ya itu sama. Pokoknya dana nanti dicatat sebagai aset," tutupnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alvin Lim juga mengklarifikasi soal kucuran dana dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaTotal potensi nilai kerugian negara dan masyarakat yang diselamatkan mencapai Rp183,5 miliar.
Baca SelengkapnyaMasih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.
Baca SelengkapnyaPlt Kepala DPRKP Jakarta Afan Adriansyah mengatakan tak tahu menahu soal hilangnya plang 'Jakhabitat' tersebut.
Baca SelengkapnyaMafia tanah terbukti merugikan keuangan negara, menyengsarakan kehidupan rakyat, serta menghambat investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan.
Baca SelengkapnyaAHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaAHY menyarankan pada masyarakat bila menemukan indikasi ketidakabsahan pada lahannya, sebaiknya laporkan ke pihak kantor ATR/BPN untuk mencabut akta.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca Selengkapnya