Bantah tudingan Ahok, Sumarsono berdalih hanya mempercepat anggaran

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2017 sebesar Rp 70,28 triliun.

Penandatanganan dan penetapan KUA-PPAS merupakan hasil kesepakatan Pemprov dan DPRD DKI. Penetapannya sudah memperhitungkan program kerja yang tengah dan akan berjalan. Penetapan KUA-PPAS sempat membuat Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama keki. Dia tidak dapat berbuat apa-apa saat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono melakukan perubahan KUA-PPAS RAPBD DKI 2017. Salah satunya adalah memasukan anggaran hibah kepada Badan Musyawarah Betawi sebesar Rp 5 miliar.

Plt Guberrnur DKI Jakarta, Sumarsono membantah melakukan perombakan besar-besaran KUA-PPAS. Dia berdalih hanya memaksimalkan anggaran yang ada daripada hanya disimpan. Dia mencontohkan anggaran sebesar Rp 70 triliun lalu hanya digunakan Rp 68 triliun. Sisa Rp 2 triliun itu sebaiknya dimaksimalkan untuk kebutuhan lain daripada hanya disimpan.

"Apakah ada pembongkaran? Tidak ada semua bersih. Ketua TPAD-nya itu Sekda kemudian pendukungnya Bappeda. Tidak ada perubahan sedikit pun dari SKPD semua berjalan lancar, lebih cepat lagi, jadi hampir tidak ada perubahan tentang KUAPPAS saya kira ini bisa dilihat," ujarnya.

Sumarsono heran jika ada yang menyebutnya melakukan perombakan terhadap KUA-PPAS DKI Jakarta. Dia berdalih hanya membantu mempercepat proses penyusunan anggaran. Prosesnya dibantu DPRD DKI yang mewakili rakyat Jakarta.

"Saya tidak tau yang dirombak yang mana, yang jelas saya bantu mempercepat. kalau penambahan jelas dong pendapatan berubah kan. jadi apa sih KUAPPAS itu? itu adalah kebijakan kesepakatan eksekutif dan legislatif. Jadi APBD itu jangan merasa hanya dimiliki eksekutif," ucapnya.

Pria yang akrab disapa Soni ini menegaskan, sebagai pelaksana tugas, dia punya kewajiban menjamin keberlangsungan roda pemerintahan. Karena itu dia ikut serta membahas APBD.

"Siapa yang sahkan kalau petahana cuti? negeri ini bisa semrawut tidak ada APBD, pelayanan publik bisa terbengkalai. Jadi prinsip pemerintahan adalah tidak boleh pimpinan daerah itu kosong sedetikpun," ungkapnya.

Terkait komposisi anggaran tahun depan, Dirjen otonomi daerah Kemendagri ini menegaskan, peningkatan pendapatan daerah melalui pajak seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Semisal untuk pembebasan lahan demi peningkatan sarana prasarana seperti taman atau rumah susun. Soni menuturkan, masih banyak lagi yang dibutuhkan warga Jakarta. Termasuk dalam hal pendidikan dan kebudayaan.

Itu salah satu alasan Soni kembali memberikan dana untuk Bamus Betawi. "Termasuk didalamnya adalah kebudayaan betawi karena itu adalah pemilik kebudayaan di Jakarta. Kita enggak boleh membangun Jakarta tanpa Betawi," tutupnya.