Follow
Batal panggil Ahok, Komisi serahkan kasus Sumber Waras ke KPK
Merdeka.com - Komisi III DPR menyerahkan pengusutan kasus korupsi RS Sumber Waras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rapat internal Komisi III hari ini, para anggota tidak membahas sedikit pun kasus yang menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) yang disebut-sebut terlibat selama ini.
"Enggak, kita sudah serahkan ke institusi penegak hukum dalam hal ini KPK, biar nanti KPK lah yang menentukan tugasnya," kata anggota Komisi III DPR Syarifudin Suding di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (6/4).
Politisi Hanura ini menilai pengusutan kasus ini bukan ranah Komisi III. KPK, kata dia, berwenang untuk mengungkap tuntas pembelian lahan RS Sumber Waras yang terindikasi merugikan negara mencapai Rp 191 miliar dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2014.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus korupsi? Lebih lanjut, menurut Sahroni, hal tersebut penting karena nantinya akan menjadi pertimbangan pengadilan yang berdampak pada masa hukuman para pelaku korupsi.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
"Apakah ditemukan bukti apa adanya penyelewengan Sumber Waras atau tidak, saya kira ini bukan dalam ranah Komisi III," pungkas dia.
Komisi III diketahui pernah berencana memanggil Ahok bulan lalu terkait RS Sumber Waras dan persoalan penggusuran di ibu kota bersama mantan Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian.
"Kalau normal (pemanggilan) biasanya Minggu depan. Yang jadi soal kesediaan Pak Kapolda dan gubernur, bisa enggak mereka Minggu depan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/3).
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua Komisi III DPR berduka karena penegak hukum justru menjadi tersangka kasus hukum.
Baca Selengkapnya
Dia meminta agar pendekatan hukum termasuk korupsi di dalamnya ini dapat diluruskan dan dimurnikan.
Baca Selengkapnya
Melalui tim koneksitas ini, KPK terus memproses tersangka sipil. Sementara POM TNI memproses tersangka perwira aktif TNI.
Baca Selengkapnya
Tidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca Selengkapnya
Menurutnya penyimpangan itu harus diusut karena KPK merupakan harapan dalam menegakan hukum.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.
Baca Selengkapnya
Dirinya kemudian menyinggung soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang telah menggugurkan 75 pegawai KPK.
Baca Selengkapnya
Alex berujar pencarian Harun merupakan tugas dari penyidik KPK.
Baca Selengkapnya
Alasan itu disampaikan Agung, mengingat Henri yang merupakan Anggota TNI Aktif.
Baca Selengkapnya
PDIP menilai pemanggilan Hasto tidak lepas dari aspek politis mengingat saat ini momen Pilkada.
Baca Selengkapnya
PDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.
Baca Selengkapnya
menurut Praswad penyidik tim penyidik antirasuah bukan belum mampu menangkap.
Baca Selengkapnya