Batal umumkan hari ini, Pemprov DKI akan tetapkan UMP besok
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta tunda penetapan Upah Minimum Provinsi. Sedianya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP hari ini, Selasa (31/10).
Seribuan buruh juga telah berdemonstrasi sejak pagi di Balai Kota menunggu penetapan tersebut. Buruh menuntut UMP sebesar Rp 3,9 juta.
"Besok insya Allah (ditetapkan)," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, Priyono, Selasa (31/10).
-
Apa prinsip Anies untuk penetapan UMP? Anies menyampaikan, bila kenaikan UMP buruh tidak menggunakan prinsip keadilan, maka akan timbul ketimpangan.
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Mengapa Kemnaker menetapkan kenaikan upah minimum sebagai solusi untuk kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha? 'Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang, sehingga Upah Minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha,' katanya.
-
Siapa yang menetapkan gaji PPS Pilkada 2024? Diketahui, Pilkada 2024 nanti petugas PPS mendapat gaji sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 472 tahun 2022.
-
Siapa yang menetapkan gaji KPPS Pilkada 2024? Gaji KPPS Pilkada 2024 sudah diatur melalui Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022.
-
Apa itu UMP 2025? Pemerintah telah mulai memberikan sinyal terkait penetapan Upah Minimal Provinsi untuk tahun 2025 (UMP 2025).
Para demonstran menuntut agar Pemprov DKI Jakarta tidak menetapkan UMP berdasarkan PP 78 karena dinilai bertentangan dengan UU. Namun menurut Priyono, PP 78 merupakan pelaksanaan UU Nomor 13 berkaitan dengan pengupahan.
Dia juga enggan menyampaikan apakah penetapan UMP besok mengacu PP 78 atau tidak. "Tunggu saja jangan nanti malah gaduh. Tunggu saja besok. Sabar saja," ujarnya.
Berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang diusulkan buruh, ada perhitungan yang mengalami perubahan seperti sewa listrik, sewa rumah dan transport. Usulan itu berdasarkan hasil survei mereka. Tapi, kata Priyono, ada juga item dalam KHL yang tak perlu disurvei. Hasil survei para buruh itu juga dijadikan perbandingan saat dilakukan perhitungan sebelum UMP ditetapkan. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kenaikan UMP 2024 bakal diputuskan dalam sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaAPINDO Jakarta menerima besaran Rp5.067.381 karena masih sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku
Baca SelengkapnyaPengumuman kenaikan UMP akan dilakukan setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaDengan adanya instruksi ini, gaji sesuai UMP hanya berlaku bagi pegawai yang bekerja kurang dari setahun.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta pada 2025 akan mengalami kenaikan.
Baca SelengkapnyaHeru Budi bakal mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait UMP 2024.
Baca SelengkapnyaKenaikan tersebut telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, kelompok buruh memberikan rekomendasi nilai UMP 2024 sebesar Rp5,6 juta.
Baca SelengkapnyaPemerintah memutuskan untuk menaikkan UMP di 2024.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Hartono mengizinkan buruh untuk menggugat Keputusan Gubernur (Kepgub) soal UMP ke PTUN
Baca SelengkapnyaPemrov DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya