Ini Respons PJ Gubernur Heru soal Permukiman Kumuh DKI

Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa Pemprov bukan satu-satunya pihak yang dapat menata permukiman kumuh. Ia menjelaskan, pihak-pihak lain juga dapat ambil andil untuk memperbaiki kawasan kumuh.

“Ya kan membangun Jakarta enggak harus Pemerintah Provinsi. Pemerintah daerah bisa (memperbaiki) salurannya, bisa sarana prasarana. Pihak lain yang mau menyumbang kan bisa saja membangun, merevitalisasi rumah warga kan bisa,” kata Heru saat ditemui di Taman Cempaka, Jakarta Timur, Selasa (22/3).

Heru menambahkan, membangun Indonesia harus dilakukan bersama-sama secara kolaborasi. Maka dari itu, ia mengajak seluruh pihak untuk turut membangun kawasan kumuh.

“Contoh ya, rumah kumuh ada saluran, pemda yang bikin saluran. Ada septic komunal, warga yang ngasih tempat, pemda yang bangun. Ada saluran, ada sarana prasarana, jalan, rumah-rumah warga yang perlu dibangun ada masuk CSR, simpel-simpel aja bangun Jakarta, happy-happy ya, sukses Jakarta untuk Indonesia,” tambah Heru.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyoroti keberadaan kawasan kumuh yang lokasinya tidak jauh dari Istana Negara. Prasetyo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk turun tangan mengatasi masalah pemukiman kumuh tersebut.

Menurut Prasetio terdapat sejumlah wilayah yang kawasannya sangat padat penduduk, antara lain di Kecamatan Johar Baru dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Dia menilai dua kawasan itu harusnya menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta.

"Ini penting sekali masalah di Jakarta Pusat karena masih ada yang jaraknya satu kilometer dari Istana yang jadi daerah kumuh. Di Johar Baru, Tanah Tinggi, kita minta ini diperhatikan. Ke sana (lihat langsung) untuk berbuat sesuatu," kata Prasetyo dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (18/3).

Selain itu, politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menyinggung kesehatan warga yang tinggal di pemukiman padat penduduk. Dia mengaku mendapat keluhan dari warga yang mengalami kesulitan untuk beristirahat karena tempat tinggal yang terbatas.

“Kondisi pemukiman di Johar Baru, Tanah Tinggi itu bisa tiga sif tidurnya, karena di sana kemiskinannya terlihat,” kata dia soal kondisi kawasan kumuh itu. (mdk/ded)