Jawab Permintaan Pemkot Bekasi, Anies Siap Bantu Bersihkan Sampah Banjir

Merdeka.com - Sejumlah kawasan di Bekasi terdampak banjir saat hujan deras mengguyur pada 1 Januari lalu. Meski sudah surut, sampah sisa banjir belum terselesaikan maksimal.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merespons permintaan Wali Kota Bekasi yang memohon bantuan mengatasi masalah sampah. Pemprov DKI akan meminjamkan alat berat.

"Kita sudah ada percakapan sebetulnya, nanti kita akan bantu Bekasi termasuk ada kebutuhan alat-alat. Nanti kita akan pinjamkan alat-alat itu untuk bisa nanti mengelola sampahnya," ujar Anies, Jakarta, Rabu (8/1).

Tidak hanya Bekasi, Anies menegaskan wilayah mana saja yang membutuhkan bantuan, Pemprov DKI akan menerjunkan bantuan secara maksimal. Tanpa ada permintaan sejatinya setiap daerah menerjunkan bantuan. Khususnya, jika wilayah dilanda bencana mengalami dampak cukup parah.

"Masalah yang dihadapi saudara kita di Lebak adalah masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Masalah yang dihadapi di Bekasi juga masalah kita begitu juga di Jakarta, jadi enggak ada masalah," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat meminta bantuan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menangani persoalan sampah pascabanjir. Sebab, sampai status tanggap darurat habis hari ini, tumpukan sampah di lokasi terdampak banjir baru selesai diangkat 40 persen.

"Saya akan menghubungi Pak Gubernur Anies untuk memberikan ruang di TPST Bantargebang agar sampah-sampah akibat banjir ini dapat dibuang ke sana," kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, di Bekasi, Selasa (7/1).

Untuk percepatan lain, kata dia, pemerintah telah mengerahkan seluruh aparatur membantu proses bersih-bersih lokasi terdampak banjir. Itu sebabnya status tanggap darurat diperpanjang hingga tujuh hari ke depan.

"Masih sangat diperlukan penanganan di lapangan seperti pengangkutan sampah dan pembersihan jalan-jalan utama yang terkena banjir," katanya.

Pelaksana Tugas Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsian BNPB Jawa Barat, Joko Wismoko, mengatakan perpanjangan status tanggap darurat merupakan keputusan dari kepala daerah di Kota Bekasi.